Apa Kelebihan Mencairkan Dana Pensiun secara Berkala Dibandingkan Sekaligus?

Kita tahu bersama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan 164/PUU-XXIII/2025 membolehkan peserta dana pensiun sukarela untuk mencairkan manfaat pensiun secara sekaligus (lumpsum) atau secara berkala (bulanan). Aturan sebelumnya di UU P2SK mewajibkan "pencairan berkala" dan "membatasi pencairan awal maksimal 20 persen" menjadi "boleh sekaligus atau berkala". Artinya, peserta dana pensiun (DPLK & DPPK) punya hak penuh untuk menentukan pembayaran manfaat pensiunnya. Tapi bila manfaat pensiun dicairkan secara sekaligus, apakah punya sikap bijak untuk mengelola “uang pensiun” agar tidak cepat habis?

 

Karena itu, patut dipertimbangkan. Untuk menjaga standar hidup di masa pensiun yang berkualiitas, setidaknya pembayaran manfaat pensiun secara berkala (bulanan) lebih direkomendasikan daripada dicairkan secara sekaligus. Syarifudin Yunus, edukator dana pensiun DPLK Sinarmas Asset Management (DPLK SAM) menyebutkan setidaknya mencairkan dana pensiun secara berkala (bulanan) memiliki kelebihan daripada secara sekaligus (lumpsum), terutama dalam menjaga kesejahteraan jangka panjang peserta selama pensiun.

 

Kelebihan mencairkan dana pensiun secara berkala daripada sekaligus, antara lain:

1.    Menjamin Kesinambungan Penghasilan: Kelebihan utama pembayaran berkala adalah memastikan peserta memiliki penghasilan yang memadai dan berkelanjutan setelah tidak lagi bekerja. Ini menjaga agar peserta tetap memiliki "gaji rutin" untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di hari tua.

2.    Mencegah Risiko Dana Habis Terlalu Cepat: Pengambilan secara sekaligus sering kali dianggap menguntungkan karena jumlahnya besar, namun tanpa perencanaan yang baik, uang tersebut berisiko habis dalam waktu singkat. Pembayaran berkala melindungi peserta dari risiko kehabisan aset di masa tua.

3.    Menjaga Kemandirian Finansial: Dengan adanya aliran dana yang stabil setiap bulan, peserta dapat menghindari masalah keuangan yang memaksa mereka untuk terlalu cepat bergantung secara finansial kepada anak atau keluarga.

4.    Mempertahankan Standar dan Gaya Hidup: Pembayaran secara bulanan membantu peserta untuk tetap bisa menjaga standar serta gaya hidup mereka di usia tua karena adanya kepastian arus kas yang terjaga.

5.    Sesuai dengan Tujuan Utama Dana Pensiun: Skema berkala tetap menjaga "spirit" atau esensi dari dana pensiun, yaitu sebagai jaminan kesinambungan penghasilan di masa pensiun, bukan sekadar tabungan jangka pendek yang bisa langsung dihabiskan.

Singkatnya, meskipun pengambilan sekaligus memberikan likuiditas besar di awal, pengambilan secara berkala memberikan keamanan dan stabilitas finansial yang jauh lebih terjamin hingga akhir hayat.

 

Sementara itu, risiko utama jika peserta dana pensiun mencairkan seluruh manfaat pensiun secara sekaligus (lumpsum) adalah potensi dana tersebut habis dalam waktu singkat apabila tidak dikelola dengan perencanaan yang baik. Maka dampaknya negatif yang bisa terjadi antara lain:

1.    Masalah Keuangan di Hari Tua: Peserta berisiko mengalami kesulitan finansial di masa pensiun karena tidak lagi memiliki sumber pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup jangka panjang.

2.    Ketergantungan Finansial pada Keluarga: Tanpa aliran dana yang berkelanjutan, peserta dapat terlalu cepat bergantung secara finansial kepada anak atau anggota keluarga lainnya.

3.    Hilangnya Kesinambungan Penghasilan: Pengambilan sekaligus mengabaikan tujuan utama dana pensiun, yaitu untuk memastikan peserta memiliki penghasilan yang memadai dan berkelanjutan selama masa pensiun setelah tidak lagi bekerja.

4.    Ketidakmampuan Menjaga Standar Hidup: Tanpa pengelolaan yang sangat ketat, saldo yang terlihat besar di awal dapat memberikan rasa aman semu yang memicu pengeluaran tidak terukur, sehingga peserta gagal menjaga standar dan gaya hidup mereka di masa tua

 

Karena itu, pembayaran secara berkala (bulanan) dapat memastikan tersedianya “penghasilan rutin” di hari tua, yang dirancang untuk meniru pola “gaji” saat masih bekerja, sehingga peserta tetap memiliki kemandirian finansial di hari tua.

 

Tentu saja, putusan MK yang memberikan pilihan bahwa manfaat pensiun pada dana pensiun sukarela dapat dicairkan secara sekaligus (lumpsum) atau secara berkala (bulanan) membuka peluang sekaligus tantangan bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Agar tujuan dana pensiun sebagai penyedia penghasilan di hari tua tetap terjaga.  Tetap memiliki penghasilan sekalipun sudah pensiun. Itulah yang disebut “kerja yes, pensiun oke”. #YukSiapkanPensiun

Tantangan DPLK Pasca Putusan MK tentang Pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus?

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan 164/PUU-XXIII/2025, membolehkan peserta dana pensiun sukarela untuk mencairkan manfaat pensiun secara sekaligus (lumpsum) atau secara bulanan. Aturan sebelumnya di UU P2SK mewajibkan "pencairan berkala" dan "membatasi pencairan awal maksimal 20 persen" menjadi "boleh sekaligus atau berkala". Artinya, peserta dana pensiun (DPLK & DPPK) punya hak penuh untuk menentukan pembayaran manfaat pensiunnya. Karena dana pensiun sukarela ya sifatnya sukarela, maka kewenangannya 100% ada di tangan peserta. Apalagi menyangkut hak pesangon atau pensiun yang sudah ditetapkan dalam UU Cipta Kerja soal ketenagakerjaan.

 

Tentu saja, putusan MK yang memberikan pilihan bahwa manfaat pensiun pada dana pensiun sukarela dapat dicairkan secara sekaligus (lumpsum) atau secara berkala (bulanan) membuka peluang sekaligus tantangan bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Agar tujuan dana pensiun sebagai penyedia penghasilan di hari tua tetap terjaga. Setidaknya ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan DPLK pasca putusan MK tersebut, antara lain:

 

Pertama, DPLK perlu menyesuaikan peraturan dana pensiun - PDP (tentu setelah aturan turunan disesuaikan oleh OJK) terkait pembayaran manfaat pensiun utamanya yang tercantum di POJK No. 27/2023. Di samping penyesuaian regulasi internal, produk, dan sistem operasional, termasuk formulir klaim, sistem administrasi, hingga aplikasi digital harus mampu mengakomodasi dua pilihan pembayaran manfaat tersebut (sekaligus atau bulanan). Peserta juga perlu diberi fleksibilitas untuk menentukan mekanisme pencairan sesuai kebutuhan dan profil keuangannya di hari tua.

 

Kedua, DPLK perlu memperkuat edukasi dan literasi pensiun. Sebab, banyak peserta cenderung memilih pencairan sekaligus karena dianggap lebih menguntungkan dan jumlahnya "lumayan besar". Padahal, tanpa pemahaman dan perencanaan yang baik, "uang pensiun" tersebut dapat habis dalam waktu singkat. Sehingga bisa jadi sebab masalah keuangan di masa pensiun atau terlalu cepat bergantung secara finansial kepada anak-keluarganya. DPLK sebaiknya menyediakan simulasi keuangan, konsultasi pra-pensiun, dan edukasi mengenai kelebihan serta risiko pencairan sekaligus dibandingkan pembayaran berkala.

 

Ketiga, DPLK perlu mengembangkan pilihan produk pembayaran manfaat. Misalnya, memberikan opsi kombinasi: sebagian dana dicairkan sekaligus untuk kebutuhan awal pensiun, sementara sisanya dibayarkan secara berkala sebagai penghasilan bulanan. Skema seperti ini dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan likuiditas peserta dan keberlangsungan pendapatan di masa pensiun. Tiap peserta pasti punya porsi "tertentu" untuk dibayar sekaligus, sisanya dibayar bulanan agar tetap bisa menjaga standar dan gaya hidup di usia tua.

 

Keempat, DPLK harus memperkuat tata kelola investasi dan manajemen likuiditas. Jika semakin banyak peserta memilih pencairan sekaligus, kebutuhan "arus kas" akan meningkat. Karena itu, strategi investasi perlu disesuaikan agar tetap mampu memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun tanpa mengurangi hasil investasi bagi peserta lain.

 

Atas sebab itu, putusan MK tentang Pembayaran manfaat pensiun boleh sekaligus atau berkala sebaiknya dipandang bukan sekadar perubahan mekanisme pembayaran manfaat, melainkan momentum bagi DPLK untuk bertransformasi menjadi penyedia solusi pensiun yang lebih fleksibel, lebih digital, dan berorientasi pada kebutuhan peserta tanpa menghilangkan spirit dana pensiun sebagai jaminan kesinambungan penghasilan di masa pensiun. Kebebasan memilih memang penting, tetapi tujuan utama dana pensiun tetap harus dijaga, yaitu memastikan peserta memiliki penghasilan yang memadai dan berkelanjutan selama masa pensiun, setelah tidak bekerja lagi.

 

Inilah momentum bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk menyediakan pilihan pembayaran manfaat pensiun yang lebih fleksibel, memperkuat edukasi kepada peserta, menyesuaikan produk dan sistem layanan, serta menjaga tata kelola investasi dan likuiditas pengelolaan dana. Bagi pelaku DPLK, perubahan ini bukan hanya soal memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan agar peserta dapat memilih mekanisme pencairan yang paling sesuai dengan kebutuhan pensiunnya tanpa mengabaikan tujuan utama dana pensiun, yaitu memberikan kesinambungan penghasilan di hari tua. Agar kerja yes, pensiun oke. #YukSiapkanPensiun #EdukasiDPLK #DPLKSAM

Implikasi Putusan MK tentang Pembayaran Manfaat Pensiun Sukarela Dibolehkan Sekaligus?

Melalui Putusan Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan 164/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan peserta dana pensiun sukarela untuk mencairkan dana secara sekaligus 100 persen. MK membatalkan aturan dalam UU P2SK yang sebelumnya mewajibkan “pencairan berkala” dan “membatasi pencairan awal maksimal 20 persen”. Putusan MK itu menegaskan adanya pemberian hak pilihan kepada peserta program pensiun sukarela (DPPK dan DPLK) untuk menerima manfaat pensiun secara sekaligus (lumpsum) atau berkala, terutama bagi dana yang bersumber dari komponen hak-hak pekerja seperti pesangon.

 

Putusan ini menguji secara materiil UU No. 4/2023 tentang P2SK, khususnya Pasal 161 ayat 2 yang menyebut “pembayaran manfaat pensiun harus secara berkala” dan pasal 164 ayat 2 tentang “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 2O% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun” sekaligus memperjelas pembedaan Program Pensiun Wajib dan Sukarela. Bahwa program jaminan pensiun wajib (seperti yang dikelola BPJAMSOSTEK/BPJS TK) berbeda dengan dana pensiun sukarela/pelengkap (seperti DPPK atau DPLK). Untuk program sukarela yang dananya berasal dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, atau uang penggantian hak, pembayarannya tidak boleh dipaksa secara berkala.

 

Dalam hal ketentuan lumpsum (sekaligus), MK menyatakan bahwa Pasal 164 ayat (1) huruf d UU 4/2023 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan kondisi tertentu dari OJK dikecualikan untuk pembayaran manfaat pensiun sukarela. Artinya, untuk manfaat pensiun sukarela yang terbentuk dari komponen pesangon, peserta berhak memilih pembayaran secara sekaligus atau berkala sesuai kehendaknya.

 

Oleh karena itu, permohonan mengenai Pasal 161 ayat 2) tentang kewajiban pembayaran berkala dan Pasal 164 ayat 2) tentang batasan lumpsum pertama maksimal 20% dinyatakan kehilangan objek. Hal ini dikarenakan pasal-pasal tersebut sudah diberikan pemaknaan baru dalam Putusan MK Nomor 139/PUU-XXIII/2025.

 

Putusan MK ini bertujuan melindungi hak milik pribadi, hak pengembangan diri, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pekerja. MK berpendapat bahwa memaksa pembayaran secara berkala untuk dana yang sejatinya adalah hak normatif pekerja (seperti pesangon) dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dasar pekerja di masa pensiun. Untuk itu, melalui putusan ini, MK memastikan adanya sinkronisasi antara hukum sektor keuangan dengan hukum ketenagakerjaan, di mana hak pekerja untuk menerima pesangon secara tunai dan sekaligus tetap terjaga meskipun dana tersebut dititipkan melalui program dana pensiun.

 

MK melarang kewajiban pembayaran berkala untuk manfaat pensiun yang bersumber dari komponen pesangon karena beberapa pertimbangan hukum dan konstitusional seperti:

-      Hak normatif yang bersifat tunai: Pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak adalah hak normatif pekerja yang secara prinsip wajib dibayarkan secara tunai dan sekaligus (lumpsum) pada saat hubungan kerja berakhir, termasuk karena pensiun. Pembayaran secara bertahap atau berkala dianggap tidak efektif sebagai perlindungan finansial bagi pekerja yang kehilangan pendapatan tetapnya.

-      Perlindungan hak milik pribadi: Dana yang terbentuk dari komponen pesangon adalah hak milik pribadi pekerja,. Memaksa pembayaran dana tersebut secara berkala (mencicil) tanpa persetujuan pemiliknya dianggap sebagai bentuk pengambilalihan atau penahanan hak milik yang bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

-      Sinkronisasi hukum ketenagakerjaan dan sektor keuangan: MK menegaskan bahwa regulasi sektor keuangan (UU P2SK) tidak boleh mengabaikan prinsip perlindungan dalam hukum ketenagakerjaan. Komponen pesangon yang dititipkan atau terintegrasi dalam program dana pensiun harus tetap mengikuti sifat aslinya, yaitu dibayar sekaligus, dan tidak boleh dipaksa mengikuti skema pencairan bertahap UU P2SK.

-      Pembedaan program wajib dan sukarela: MK membedakan antara program jaminan pensiun wajib (seperti BPJS Ketenagakerjaan) yang tujuannya adalah jaminan sosial dasar bulanan, dengan dana pensiun sukarela atau pelengkap. Untuk program sukarela yang dananya berasal dari pesangon, peserta harus diberikan kebebasan memilih cara pembayaran sesuai kehendaknya.

-      Pemenuhan penghidupan layak: MK berpendapat bahwa kewajiban pembayaran berkala atas dana pesangon dapat menghambat hak pekerja untuk mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan dasar. Pekerja seringkali membutuhkan dana besar secara sekaligus untuk modal usaha atau investasi di masa tua guna menjaga standar penghidupan yang layak.

 

Dengan begitu, MK menyatakan bahwa ketentuan pembayaran berkala dalam UU P2SK pada dana pensiun sukarela (bukan wajib) yang tadinya “harus berkala” menjadi “dapat dicairkan secara sekaligus atau berkala”. Artinya, pilihan berada di tangan peserta. Dan dari berbagai literatur, putusan MK atas uji materiil undang-undang bersifat final dan mengikat (final and binding). Artinya, putusan tersebut langsung berlaku sejak dibacakan dan tidak ada upaya hukum lain seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sifat “final” berarti putusan MK merupakan putusan terakhir. Sedangkan “mengikat” berarti putusan tersebut wajib dipatuhi oleh semua pihak, baik pemerintah, DPR, lembaga negara, pengadilan, maupun masyarakat. Jika MK menyatakan suatu pasal atau undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat, baik seluruhnya maupun sebagian sesuai isi putusan. Dasarnya hukumnya, Pasal 24C UUD 1945 dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Karena itu, putusan MK bukan sekadar rekomendasi, melainkan memiliki kekuatan hukum yang wajib dilaksanakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

 

Karena itu, pasca putusan MK yang memperbolehkan peserta dana pensiun sukarela untuk mencairkan dana secara sekaligus 100 persen diperlukan upaya-upaya lanjutan seperti:

-      Mempelajari dan mencermati putusan MK dengan seksama

-      Penyesuaian aturan turunan seperti POJK No. 27/2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.

-      Penyesuaian terhadap Peraturan Dana Pensiun (PDP) baik DPPK dan DPLK sebagai implikasi dari putusan MK tersebut.

-      Menyusun program edukasi terkait pembayaran manfaat pensiun

-      Mengembangkan produk dan opsi pembayaran manfaat pensiun yang lebih fleksibel

-      Memperkuat komunikasi dengan klien atau pemberi kerja terkait putusan MK

-      Memperkokoh likuiditas dana pensiundan strategi investasi

-      Dan tidak kalah penting melanjutkan wacana “harmonisasi program pensiun” sebagai mandat dari UU P2SK.

 

Intinya, putusan MK menuntut “cara pandang” dana pensiun sukarela untuk berubah. Dari yang tadinya "mandatory choice" menjadi "informed choice". Sekalipun peserta memiliki pilihan “sekaligus” atau “berkala” dalam pembayaran manfaat pensiun yang dimilikinya, harus dipastikan pilihannya atas dasar pemahaman yang baik dan tahu konsekuensinya. Karena itu, edukasi mengenai pembayaran manfaat pensiun sangat penting disosialisasikan kepada peserta dana pensiun. Agar kerja yes, pensiun oke!

Tidak Menghargai saat Dekat. Menyesali saat Sudah Pergi

Belakangan ini, di antara kita, mungkin sering melihat orang-orang yang perlahan menjauh dari lingkungannya, dari temannya, dari rekan-rekan kerjanya, dari komunitasnya, bahkan dari keluarganya. Tadinya kita kira, siapapun yang memilih menjauh atau pergi dari lingkungan atau organisasi yang dulunya sangat dicintai karena menemukan “tempat yang lebih baik”. Seperti orang yang resign dari kantor, kita kira karena mendapat pekerjaan di kantor lain yang gajinya lebih besar dan posisinya lebih bagus. Wajar kan?

 

Tapi ternyata, tidak selalu begitu. Belum tentu seseorang menjauh karena mendapat tempat yang lebih baik. Tidak semua orang yang pergi karena mencari tempat yang lebih asyik. Terkadang, sebagian orang pergi dari ingin menjauh dari sesuatu yang terus-menerus membuat dirinya tidak nyaman. Jadi, bukan karena ada yang menariknya untuk pergi. Tapi karena ada yang terus mendorong untuk menjauh.

 

Apa dorongan yang membuat untuk pergi? Dorongan itu sering kali bukan berupa tindakan besar. Justru muncul dari hal-hal kecil yang terjadi berulang kali. Kata-kata tanpa penghargaan yang meremehkan usahanya. Kritikan yang terus-terusan tanpa pernah ada apresiasi. Prasangka buruk yang terus dilayangkan tanpa henti. 

 

Selalu ada hal yang membuat orang untuk menjauh. Vonis yang membuatnya merasa dirinya memang tidak akan pernah cukup baik. Candaan yang menurut pelaku lucu, tetapi bagi penerimanya meninggalkan luka. Membandingkan dengan orang lain yang terus diulang.  Sikap yang selalu mencari kesalahannya, tetapi jarang melihat kebaikannya. Tidak pernah diberi kesempatan menjelaskan ketika terjadi kesalahpahaman. Pendapatnya selalu dipotong, diabaikan atau dianggap tidak penting, bahkan diperlakukan berbeda dibanding orang lain tanpa alasan yang jelas.  

 

Satu kejadian mungkin tidak akan membuat seseorang pergi. Tapi jika hal-hal kecil yang buruk terjadi terus-terusan, sedikit demi sedikit memuat seseorang mulai kehilangan rasa memiliki. Akhirnya ia memilih menjaga jarak. Memilih pergia dan menjauh. Dan setelah ia benar-benar pergi, barulah orang-orang di sekitarnya sibuk bertanya, "Mengapa dia berubah?" atau "Mengapa dia menjauh?".

 

Padahal mungkin pertanyaan yang penting adalah, "Apakah selama ini ada sikap atau perkataan saya yang mendorongnya pergi?". Karenanya, untuk mempertahankan sebuah hubungan perlu memastikan bahwa kita tidak menjadi alasan yang membuat orang lain lebih baik pergi daripada tetap tinggal. Ketika sudah pergi, baru tersadar akan kesalahannya.

 

Sebab hari ini, banyak yang tidak menghargai saat dekat lalu menyesali saat sudah pergi. Berhati-hatilah dalam hidup!