LSP Dana Pensiun Tuntaskan 98 Asesmen Sertifikasi KKNI Praktisi Dapen

Sebagai upaya memastikan standar kompetensi, di samping kredibilitas mutu pelaku dana pensiun, LSP Dana Pensiun menuntaskan uji sertifikasi KKNI Dana Pensiun jenjang 4, 6A, 6C dan 7 selama dua hari di Jakarta (29-30 Juni 2026). Diikuti 98 peserta dari 39 Dana Pensiun (DPPK & DPLK), ujia sertifikasi KKNI Dana Pensiun sangat penting sebagai pengakuan formal atas kompetensi kerja praktisi dana pensiun di Indonesia, di samping menjadi cerminan standar kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai POJK No. 34/2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun dan Lembaga Khusus bidang PPDP.

 

Asesmen uji sertifikasi KKNI Dana Pensiun diikuti oleh praktisi dari 39 dana pensiun yaitu Taspen, Astra Dua, Bank DKI, BPD Sumatera Utara, Bank Negara Indonesia, Pembangunan Perumahan (Persero), BCA, PLN, Bank Nagari, Hutama Karya, BPD Lampung, Bank KB Bukopin, Astra Satu, Krakatau Steel, Freeport Indonesia, BPD Maluku dan Maluku Utara, BTN, Bank Mandiri Tiga, Bank Mandiri Dua, Bukit Asam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Bank Mandiri Empat, Antam, Bank Mandiri, Indocement Tunggal Prakarsa, ASDP, Otoritas Jasa Keuangan, Triputra, Wijaya Karya PPIP, DPLK BPD Jawa Tengah, Telkom, BPD Jawa Barat dan Banten, Kalbe Farma, BPD Jawa Tengah, Trimegah Asset Management, DPLK IFG Life, BPD Jambi, Pusri, dan DPLK Allianz Indonesia.

 

Dengan melibatkan 19 asesor kompetensi LSPDP berlisensi BNSP seperti Inderahadi K, Arif Hartanto, Edi Pujiyanto, Edy Rahardja, Budi Ruseno, Vera Lolita, Satino, Sri Murtiningsih, Syarifudin Yunus, Widiyanto Fajar T, Yuni Pratikno, Bambang Sri Mulyadi, Sularno, Bambang Herwanto, M. Jihadi, Bambang Wibisono, Siti Rakhmawati, Suheri, dan Nurhasan Kurniawan, asesmen KKNI Dana Pensiun ini dijalankan sesuai dengan SEOJK 12/2025 tentang sertifikasi kompetensi kerja dan sertifikasi kompetensi selain sertifikasi kompetensi kerja bagi dana pensiun.

 

Melalui asesmen sertifikasi KKNI, setiap SDM dana pensiun divalidasi dan diwawancara atas makalah atau kinerja yang dijalankan sesuai standar kompetensi nasional yang disusun oleh BNSP untuk industri dana pensiun. Untuk itu, proses asesmen LSP Dana Pensiun dilakukan secara objektif, adil, dan valid sesuai sistem dan prosedur pengembangan kualitas SDM yang berkelanjutan. Melalui KKNI, SDM industri dana pensiun diharapkan dapat menerapkan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif untuk melindungi peserta dana pensiun sebagai penerima manfaat. Uji sertifikasi KKNI juga menjadi upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap dana pensiun, di samping meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan seiring dinamika industri dana pensiun di Indonesia.

 

“LSP Dana Pensiun berkomitmen untuk mengoptimalkan uji sertifikasi KKNI Dana Pensiun sesuai mandat regulasi. Di samping untuk meningkatkan kompetensi kerja, asesmen ini untuk menjaga standar pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan layanan dana pensiun kepada peserta dan masyarakat” ujar Edi Pujiyanto, Direktur LSP Dana Pensiun saat membuka asesmen uji sertifikasi KKNI Dana Pensiun hari ini.

 

 

Untuk diketahui, saat ini LSP Dana Pensiun memiliki 29 asesor kompetensi berlisensi BNSP untuk melaksanakan dan memantau realisasi pengembangan kualitas SDM dana pensiun. LSP Dana Pensiun merupakan satu-satunya LSP di bidang dana pensiun yang terdaftar di OJK sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Lembaga Sertifikasi Profesi Sektor Jasa Keuangan No: STTD.LSP-03/MS.1/2025 tertanggal 23 Juli 2025 dan Keputusan Ketua BNSP No: KEP.0015/BNSP/I/2023. Untuk informasi dan program LSP Dana Pensiun dapat disimak melalui: https://lspdapen.com/.

 

Uji sertifikasi KKNI Dana Pensiun dilakukan melalui proses a) pelaksanaan pendidikan atau pelatihan, b) pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi, c) pengembangan sumber daya manusia, dan d) pengakuan kesetaraan kualifikasi. Melalui KKNI bidang Dana Pensiun diharapkan SDM dana pensiun mampu meningkatkan kompetensinya, sehingga 1) mengetahui ukuran kemampuan yang dimiliki, 2) dapat meningkatkan akses untuk mengembangkan diri, dan 3) menambah produktivitas kerja secara berkualitas.

 

Selain berkomitmen dalam mengoptimalkan KKNI dana pensiun, LSP Dana Pensiun terus melakukan koordinasi untuk memastikan kompetensi SDM di sektor dana pensiun sesuai standar nasional dan profesionalisme dalam pengelolaan dana pensiun. Salam Kompeten!

 

Cut the Noise, Back to Essential

Cut the Noise, Back to Essential, dapat diartikan singkirkan kebisingan, kembali ke hal-hal yang mendasar (esensial). Begitulah nasihat untuk diri sendiri dan gaya hidup. Bahkan untuk pengembangan diri sehingga fokus hal-hal prioritas. Tanpa perlu peduli dan ikut campuur pada urusan orang lain.

 

Maka berhentilah memusingkan gangguan (noise) yang tidak penting. Hindari orang-orang toxic, jauhkan dari validasi orang lain. Agar fokus pada diri sendiri, untuk selalu memperbaiki diri. Lebih fokus pada tujuan baik diri sendiri. Energi yang dihabiskan untuk tujuan baik diri sendiri.

 

Kenapa orang pintar sering kalah atau gagal? Karena orang pintar sering tidak punya 3 (tiga) tiga hal yang penting untuk dirinya sendiri. Banyak orang yang merasa sudah cukup “pintar”, nilainya bagus, wawasannya luas, dan logikanya tajam. Tapi anehnya, justru yang maju lebih cepat adalah orang yang berani bergerak, bukan yang pintar.   

 

1.  Mental inisiatif orang pintar sering menunggu “waktu tepat”. Sementara orang biasa (bukan orang pintar) langsung mencoba dan belajar sambil berjalan. Kerjakan dulu, lalu diperbaiki bila ada yang kurang. Bedanya, orang piintar selalu berpikir tentang kemungkinan, sementara orang biasa bergerak untuk mendapat pengalaman yang berharga.

2. Konsistensi. Banyak orang piintar hanya jago di awal, tapi tidak tahan prosesnya. Orang pintar sering bosan bila hasilnya tidak secepat harapannya. Akhirnya tidak konsisten dan mundur setahap demi setahap. Padahal konsistensi itu bukan bakat atau harapan, melainkan keputusan harian yang selalu dikerjakan.

3. Arah yang jelas. Orang pintar sering kali terlalu sibuk untuk jadi “serba bisa”. Sampai lupa menentukan mau apa dan ingian jadi siapa? Orang pintar sering tanpa arah, seperti kompas tanpa tujuan. Sementara orang biasa, cukup satu tujuan yang jelas dan dikerjakan sepenuh hati, apapun kondisinya.

 

Orang pintar bukan tidak kompeten. Tapi hidupnya lebih sering dibangun dari pendapat orang lain. Membangun identitas dari opini orang lain. Saat dipuji, orang pintar akan semangat dan bekerja. Tapi saat diremehkan justru frustrasi dan berhenti bergerak. Orang pintar lupa, pendapat orang lain mudah berubah setiap saat. Jadi, untuk apa mencari pengakuan dari orang lain?  

 

Tidak sedikit orang yang merasa pintar tapi belum (tidak) kemana-mana. Bukan karena logikanya kurang tapi aksinya yang kurang dan arahnya belum jelas. Kita sering lupa, pintar itu modal. Tapi yang bikin kita maju dan menang adalah keberanian membuka jalan, tetap konsisten dan tahu ke mana akan pergi?

 

Maka mulai hari ini. Cut the noise, back to essential. Singkirkan kebisingan, kembali ke hal-hal yang mendasar (esensial). Tidak usah ikut campur urusan orang lain dan hindari validasi orang lain. Sebab orang yang tahu value0nya sendiri, tidak tidak butuh pengakuan dari eksternal. Orang biasa selama ini hanya fokus dengan tujuannya dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Sementara opini orang lain tidak akan menentukan langkah kita.

 

Sibuklah pada diri sendiri, bukan sibuk pada hidup orang lain. Karena hidup tidak ditentukan oleh “pintar”. Tapi keberanian untuk melangkah. Jadilah literat!

Bila Tidak Bisa Baik, Jangan Jahat Sama Orang Lain

Faktanya di sekitar kita, ada orang yang hidupnya memang senang mengganggu orang lain. Sibuk mengurusi hidup orang lain. Kepo akibat gemar mengintip laju orang lain. Orang yang gagal membangun hidupnya sendiri. Tergantung pada apa yang dilakukan orang lain. Otaknya selalu ingin “menang” dari orang lain. Tapi justru di situ terlihat hidupnya “tidak tenang”. Kenapa begitu? Semuanya dilakukan atas nama benci, dendam, dan iri. Itulah orang toxic.     

 

Banyak orang pengen hidupnya tenang. Tapi yang dikerjakan bukan jalan ketenangan. Justru sibuk mengganggu hidup orang lain. Menyerang, bahkan sangat aktif merusak reputasi orang lain. Lalu berteriak-teriak, seolah-olah jadi orang baik. Meminta validasi dan pengakuan dari orang lain. Begitulah, manusia toxic bekerja sehari-hari.

 

Kita sering lupa. Kalau ingin hidup lebih tenang, berhentilah membawa beban yang bukan milik kita. Tidak usah sibuk ikut campur urusan orang lain, apalagi bila kita tidak punya kontribusi sama sekali. Lebih baik fokus untuk memperbaiki diri. Fokus untuk menggapai tujuan yang baik agar lebih bermanfaat untuk orang lain.

 

Siapapun akan hidup tenang. Bila tidak peduli atas apa yang orang lain pikirkan dan katakana tentang kita. Sebab kita tidak akan pernah bisa mengendalikan penilaian semua orang. Selalu akan ada orang yang salah paham dan menghakimi tanpa benar-benar mengenal kita. Kalau hidup kita terus dikendalikan oleh opini orang lain, kita akan kehilangan diri kita sendiri. Maka hiduplah berdasarkan nilai yang kita yakini, bukan berdasarkan tepuk tangan yang ingin didapatkan. Bila baik kerjakan, bila jelek tinggalkan.  

 

Tenang itu mudah. Bila tidak membawa semua masalah ke dalam kepala kita. Tidak semua masalah harus dipikirkan sepanjang hari. Ada masalah yang memang harus diselesaikan. Tapi ada juga yang perlu diabaikan. Biarkan Allah yang akan menyelesaikannya. Semakin sering kita mengulang masalah di kepala, semakin besar masalah itu terasa. Maka berpikirlah untuk mencari solusi, bukan untuk menyiksa diri. Minimal, serahkan segalanya kepada Allah.   

 

Bila mau tenang, hindari orang-orang toxic. Blokir WA-nya, jangan angkat teleponnya. Belajar mengatakan “tidak”. Sebab tidak semua orang boleh mendapatkan akses dalam hidup kita. Batasi diri dan jauhi orang-orang yang pengaruhnya buruk. Begitulah cara kita menjaga diri agar tetap memiliki ruang untuk hidup lebih baik, lebih punya makna daripada sia-sia.

 

Karena itu, mulailah berdamai dengan ketidak-sempurnaan. Banyak orang menunda bahagia karena ingin semuanya sempurna. Padahal hidup memang akan selalu memiliki kekurangan. Selalu ada kesalahan yang dibuat, selalu ada rencana yang gagal. Terimalah ketidak-sempurnaan. Karena memang hidup tidak harus sempurna, asal tetap menjalani prosesnya. Daripada sibuk ikut campur urusan orang lain lebih baik fokus bangun hidup kita sendiri. Terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain hanya membuat kita lupa prioritas. Cukup bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin, bukan dengan pencapaian orang lain.

 

Jadilah literat, jangan jadi manusia toxic. Sebab setiap orang memiliki waktu, tantangan dan jalan hidupnya masing-masing. Hidup akan terasa lebih tenang ketika kita berhenti berlomba di lintasan yang bukan milik jalur kita. Sebagai nasihat sederhana, jangan jahat dalam hidup orang lain. Karena nanti, Allah akan membalasa tiap perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain. Salam literasi!

Bimbingan Skripsi: Jangan Masalahkan yang Tidak Masalah

Di bawah rindangnya pohon, suasana bimbingan skripsi siang itu terasa berbeda. Tidak ada meja panjang yang menciptakan jarak antara dosen dan mahasiswa. Tidak pula suasana tegang yang sering dibayangkan ketika mendengar kata "bimbingan skripsi". Sang Dosen memilih duduk bersama mahasiswa di taman, membentuk lingkaran sederhana yang membuat semua orang merasa setara. Dengan senyum hangat, beliau membuka diskusi sambil menanyakan bab demi bab dalam skripsinya masing-masing. Satu per satu mahasiswa menyampaikan judul dan latar belakang yang menjadi dasar penelitian. Mulai dari alasan kenapa judulu itu dianggal masalah? Untuk tahu tentang research gap.

 

Alih-alih langsung memberikan jawaban, Sang Dosen mengajak mahasiswa berpikir bersama. Menata berpikir tentang sesuatu hal dianggap “masalah” sehingga dijadikan judul skripsi. Untuk memancing cara berpikir lebih pas. "Apa sebenarnya masalah yang ingin kita pecahkan?" atau "Mengapa judul itu penting bagi penelitian kita?". Suasana diskusi pun hidup. Mahasiswa saling memberi tanggapan, bahkan sesekali diselingi tawa ketika ada cerita tentang perjuangan menghadapi revisi. Bimbingan terasa seperti forum belajar bersama, bukan sekadar sesi konsultasi akademik.

 

Di tengah diskusi, Sang Dosen menjelaskan bahwa skripsi bukanlah tumpukan halaman yang harus diselesaikan, melainkan latihan untuk berpikir secara sistematis. Sang Dosen menegaskan, penelitian yang baik dimulai dari kemampuan menemukan masalah, merumuskan pertanyaan, mencari data yang relevan, lalu menarik kesimpulan secara logis. Maka judul skripsi disusun dengan syarat 1) menguasai, 2) paham masalahnya, dan 3) cukup literatur. Jangan membuat judul skripsi yang “mencari-cari masalah”, padahal objek yang diteliti tidak ada masalah. Penjelasan itu membuat banyak mahasiswa mengangguk paham. Bahwa kesulitan yang selama ini dirasakan mahasiswa bukan karena skripsi terlalu rumit. Tapi karena belum melihat hubungan antara setiap bagian penelitian sebagai satu rangkaian proses berpikir yang utuh.

 

Di akhir sesi, lembar bimbingan skripsi ditanda-tangani Sang Dosen. Dan para mahasiswa pulang dengan semangat yang berbeda. Catatan di tangan memang bertambah, tetapi yang lebih penting adalah tumbuhnya rasa percaya diri untuk melanjutkan skripsi. Agar bisa ujian skripsi tepat waktu. Bimbingan hari itu tidak hanya membantu memperjelas arah skripsi, tetapi juga mengajarkan bahwa belajar adalah proses dialog, berbagi gagasan, dan terus memperbaiki cara berpikir. Di bawah pohon yang teduh, skripsi yang semula terasa “rumit” berubah menjadi perjalanan intelektual yang menyenangkan dan penuh makna.

 

Dan patut dipahami, skripsi adalah bukti bahwa kita pernah kuliah. Tapi yang lebih penting adalah “menata cara berpikir”. Jangan menjadikan masalah yang bukan masalah.

Tantangan Literasi Pensiun: 6 dari 10 Pekerja Muda Tidak Tahu Beda JHT vs DPLK

Survei tentang tingkat pemahaman pekerja muda tentang perbedaan antara program JHT (Jaminan Hari Tua) dari BPJS Ketenagakerjaan dengan DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan). Ternyata menyebut 57 persen pekerja muda nggak tahu beda JHT vs DPLK, sehingga menganggap JHT sebagai satu-satunya instrumen dana pensiun. Sementara kelompok yang “cukup tahu” beda JHT vs DPLK sebssar 31 persen, meskipun efektivitas pemahamannya masih sangat bergantung pada faktor edukasi. Hanya sebagian kecil responden, yakni 12 persen yang “sangat tahu” beda JHT vs DPLK. Maka dapat dikatakan, 6 dari 10 pekerja muda nggak tahu bedanya JHT vs DPLK.

 

Apa artinya? Survei ini menekankan bahwa akses informasi dan sosialisasi berkelanjutan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesadaran perencanaan masa tua. Temuan ini mengindikasikan adanya celah besar dalam literasi keuangan di kalangan generasi pekerja baru (pekerja muda) terkait dana pensiun. Untuk lebih jelasnya bisa disimak video edukasi dana pensiun di https://www.youtube.com/watch?v=Yb5f3uELGvU.

 

Sebagian besar (57%) pekerja muda nggak tahu bedanya JHT vs DPLK. Karena itu, pekerja mdua cenderung menganggap JHT BPJS sudah cukup sebagai dana pensiun, sehingga merasa tidak mungkin atau tidak perlu memiliki DPLK. Sementara kelompok yang “cukup tahu” (31%) juga belum tentu memahami manfaat nyata dari DPLK untuk masa pensiun. Dan kelompok yang “sangat tahu” (12%) fakatnya belum tentu memiliki produk DPLK karena masih bergantung pada faktor lainnya. Survei lengkap berjudul “Persepsi dan Preferensi Pekerja Biasa Terhadap Dana Pensiun Sebagai Perencanaan Hari Tua” dilakukan oleh Syarifudin Yunus, Ketua Dewas DPLK Sinarmas Asset Management yang terbit jurnal ilmiah Politeknik Pratama pada Juni 2025. (Akses di https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jupiman/article/view/5002).

 

Mengacu realitas survei di kalangan pekerja muda, maka solusi untuk meningkatkan kesadaran dan kepemilikan dana pensiun di kalangan pekerja muda antara lain: 1) edukasi yang masif agar agar pekerja muda memahami bahwa JHT dan DPLK adalah dua hal yang berbeda dan saling melengkapi untuk masa tua yang sejahtera, 2) kemudahan akses agar yang sudah paham bsia mendaftar DPLK secara individual, dan 3) kampanye peran JHT vs DPLK untuk meluruskan persepsi bahwa JHT BPJS bukan satu-satunya sumber dana pensiun, melainkan hanya perlindungan dasar yang sebaiknya ditambah dengan program pensiun sukarela seperti DPLK.

 

Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan akses kepada pekerja muda untuk memiliki DPLK, maka diperlukan aplikasi digital DPLK. Agar pekerja muda punya akses digital DPLK dan bisa mendaftar secara online, di samping terlibat aktif dalam mempersiapkan masa pensiunnya sendiri. Salah satu aplikasi digital DPLK adalah “SimPensiun” dari DPLK Sinarmas Asset Management (DPLK SAM). Di aplikasi itu, setiap pekerja muda bisa menjadi peserta DPLK dengan iuran minimal Rp. 50.000 per bulan (silakan kunjungi: https://simpensiun.com/).

 

Lalu apa bedanya JHT vs DPLK? Sederhananya, JHT adalah program wajib yang terbatas untuk perlindungan dasar di hari tua, sedangkan DPLK sebagai program sukarela untuk mempersiapkan masa pensiun yang sesuai dengan standar dan gaya hidup di hari tua seperti saat masih bekerja. Ibarat MBG kan “menunya terbatas” dan lauk seada-nya. Tapi bila mau “menu yang sesuai selera” maka diperlukan DPLK untuk hari tua. Salam #YukSiapkanPensiun #DPLKSAM #EdukasiDPLK

 

Ribut Soal Pajak Uang Jaminan Hari Tua – JHT, Gimana Harusnya?

Kemarin di media sosial, tiba-tiba “ribut” soal pajak Jaminan Hari Tua (JHT). Bisa jadi sebabnya karena banyak pekerja tidak memahami aturan main dari program JHT. Tahunya, nyetor iuran 5,7% dari upah setiap bulan (yang 3,75% dari perusahaan dan 2% dari pekerja). Pas giliran mau mencairkan, tidak paham aturan perpajakannya. Lalu bilang, tidak setuju dipajakin. Apa benar begitu?

 

Kita perlu memahami dulu nih. Jaminan Hari Tua atau JHT itu program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan atau yang dikenal sebagai BPJamsostek (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan). JHT tujuannya untuk memberikan perlindungan finansial bagi pekerja di hari tua atau saat tidak lagi produktif bekerja (termasuk PHK). Cara bayar uang JHT itu sekaligus alias lumpsum. Jumlahnya adalah akumulasi dari iuran yang disetor setiap bulan (5,7%) ditambah hasil pengembangan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Memang syaratnya “sudah tua” alias pensiun, meninggal dunia, atau terkena PHK. Begitu kira-kira prinsip di JHT.

 

Lalu gimana pajak saat pencairan uang JHT? Soal pajak pencairan atau klaim manfaat JHT sudah diatur dalam PP No. 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.

 

Berdasarkan aturan itu, pajak saat JHT dicairkan adalah “saldo hingga Rp50 juta pertama” tidak dikenakan pajak sama sekali (0%) dan “sisanya saldo di atas Rp50 juta”, dikenakan PPh Pasal 21 bersifat final sebesar 5%, hanya dihitung dari jumlah kelebihannya saja. Sebagai contoh, bila kita punya uang JHT Rp. 150.000.000. Maka Rp. 50.000.000 pertama tidak kena pajak dan sisanya Rp. 100.000.000 kena pajak 5% final atau berarti pajaknya sebesar Rp.5.000.000. Maka kita sebagai pekerja akan menerima uang JHT yang ditransfer ke rekening sebesar Rp.145.000.000. Jadi dengan aturan ini, tidak mungkin pencairan JHT terkena “pajak progresif”. JHT pajaknya final 5% saja. Bila lebih dari itu, mari kita protes!

 

Uang JHT itu bukan “uang pesangon”. Logikanya tidak mungkin dikenakan pajak progresif, pasti pajak final 5%. Sebab di Permenkeu No. 16/PMK.03/2010 Tahun 2010 sudah tegas diatur bahwa:

 

Pasal 3, ayat 1) Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon ditentukan sebagai berikut:

a.   sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c.   sebesar 15% (lima belas persen) atas penghasilan bruto di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

d. sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tarif pajak ini umumnya dipakai untuk pembayaran ”uang pesangon” pekerja yang dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja, karena bukan program pensiun.

 

Sedangkan uang JHT atau manfaat pensiun di DPLK/DPPK ketentuan pajaknya bersifat final 55. Di Pasal 4 Permenkeu itu diatur ayat 1) Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai berikut:

a.   sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

 

Maka siapapun pekerja yang akan mencairkan uang JHT di BPJS TK perlu paham, bahwa pajak yang diterapkan 55 final, bukan pajak progresif. Apakah tidak adil dikenakan pajak 5%? Menurut saya sih, cukup adil karena sudah sesuai regulasi. Tapi kalau mau ditinjau/diusulkan jadi 0%, silakan lapor ke pemerintah.

 

Justru hal yang patut jadi perhatian adalah uang JHT sesuai namanya adalah “Jaminan Hari Tua”, jadi kalau mau dicairkan harus tercapai kondisi “hari tua” alias pensiun. Tapi pada praktiknya selama ini, tidak sedikit pekerja yang “masih muda” malah mencairkan uang JHT-nya atas sebab “pindah kerja”. Kalau sebab PHK (sekalipun masih muda), wajarlah dicairkan.

 

Karena itu, untuk memantik pemahaman kita bersama. Mungki ada baiknya kita memahami perbedaan tentang uang pesangon, uang manfaat pensiun, dan uang JHT. Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (untuk uang pesangon pajaknya progresif). Sedangkan “Uang Manfaat Pensiun” adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja) atau DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan/OJK (uang manfaat pensiun pajaknya final 5%). Sementara, Jaminan Hari Tua (JHT) adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan (pajaknya 5% final).

 

Kira-kira begitulah soal pajak uang JHT di BPJS TK, termasuk pajak atas manfaat pensiun di DPLK semuanya 5% final, bukan progresif. Salam #YukSiapkanPensiun #DPLKSAM #EdukasiDanaPensiun

Nabung di DPLK Saat Usia 27 – 37 – 47 Tahun, Berapa Akumulasi Dananya Saat Pensiun?

Menabung di DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) penting untuk perencanaan hari tua. Sayangnya, banyak pekerja yang belum paham untuk mulai menabung di DPLK. Semakin dini seorang pekerja menabung di DPLK, maka potensi pengembangan hasil investasi akan menjadi jauh lebih maksimal.  Dan akumulasi dana saat pensiun pun menjadi lebih besar. Perbedaan durasi waktu memberikan dampak signifikan pada total manfaat akhir yang akan diterima peserta.

 

Berikut contoh ilustrasi perbedaan usia saat menabung di DPLK. Antara pekerja di usia 27 tahun – 37 tahun – dan 47 tahun. Ketiganya sama-sama menabung dengan iuran Rp. 500.000 per bulan, dengan usia pensiun di 56 tahun. Tingkat hasil investasinya sama 5% per tahun. Maka, dapat dilihat perbandingan akumulasi dana manfaat pensiun DPLK sebagai berikut:

1.    Pekerja mulai nabung di usia 27 tahun (masa kepesertaan 29 tahun) dengan total setoran iuran Rp174.000.000 menghasilkan akumulasi dana pensiun mencapai Rp541.000.000.

2.    Pekerja mulai nabung di usia 37 tahun (masa kepesertaan 19 tahun) dengan total setoran iuran yang tercatat Rp114.000.000 menghasilkan akumulasi dana pensiun sebesar Rp224.000.000.

3.    Pekerja mulai nabung di usia 47 tahun (masa kepesertaan 9 tahun) dengan total setoran iuran Rp54.000.000 menghasilkan akumulasi dana pensiun sebesar Rp79.000.000.

 

Berdasarkan ilustrasi tersebut, jelas sekali meskipun ada perbedaan masa menabung 10 tahun antara usia 27 tahun dan 37 tahun, hasil akhir saat mulai menabung di usia 27 tahun lebih dari dua kali lipat (Rp541 juta vs Rp224 juta) dibandingkan yang memulai di usia 37 tahun. Perbedaan signifikan pada akumulasi dana akhir sebagai manfaat pensiun sangat dipengaruhi bunga majemuk atau compound interest dalam jangka panjang.

 

Menunda pendaftaran DPLK selama 10 tahun memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil akhir dana pensiun kita karena berkurangnya masa investasi dan hilangnya potensi bunga majemuk. Jika kita menunda mulai menabung di DPLK dari usia 27 tahun ke usia 37 tahun, akumulasi manfaat pensiun berkurang dari Rp541.000.000 menjadi hanya Rp224.000.000. Ini berarti kita kehilangan potensi dana sebesar Rp317.000.000 hanya karena menunda 10 tahun. Penundaan 10 tahun di DPLK secara langsung memotong durasi investasi. Sebagai contoh, mulai di usia 27 tahun memberi kita waktu 29 tahun untuk menabung, sementara mulai di usia 37 tahun hanya menyisakan waktu 19 tahun.Maka, secara proporsional, akumulasi dana bagi peserta yang mulai di usia 27 tahun adalah lebih dari dua kali lipat dibandingkan mereka yang baru mulai di usia 37 tahun. Hal yang sama terlihat pada penundaan dari usia 37 tahun ke 47 tahun, di mana dana merosot dari Rp224.000.000 menjadi hanya Rp79.000.000.

 

Singkatnya, menunda 10 tahun menjadi peserta DPLK bukan sekadar kehilangan nominal iuran selama periode tersebut, tetapi kehilangan pertumbuhan nilai uang yang seharusnya bisa berlipat ganda untuk masa pensiun.

 

Maka jangan tunda lagi untuk menjadi peserta DPLK sejak dini. Untuk menyiapkan hari tua yang lebih nyaman dan Sejahtera. Tentu di era digital begini, pilihlah DPLK yang punya akses digital (mendaftar secara online). Agar kita sebagai pekerja bisa lebih mudah akses, lebih transparan, dan layanannya cepat. Seklaigus bisa aktif memantau akumulasi dana pensiun dan mengelola perencanaan pensiun secara digital. Untuk bisa mendaftar DPLK secara online, salah satunya melalui aplikasi “SimPensiun” dari DPLK Sinarmas Asset Management (DPLK SAM) yang berkomitmen memberi kemudahan akses pekerja (formal dan informal) untuk membeli DPLK. Di DPLK SAM, setiap pekerja bisa menjadi peserta DPLK dengan iuran minimal Rp. 50.000 per bulan (silakan kunjungi: https://simpensiun.com/).

 

DPLK SAM merupakan DPLK pertama yang berasal dari manajer investasi di Indonesia. Saat ini menyediakan produk dan layanan utama seperti: 1) DPLK untuk individu (pekerja formal dan informal), 2) DPLK untuk korporasi berupa PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti) dan DKPK (Dana Kompensasi Pasca Kerja, 3) Pembayaran Manfaat Pensiun Berkala (pensiun bulanan), dan 4) Dana Pendidikan Anak. Dengan dukungan teknologi digital, produk-produk DPLK SAM dapat dibeli secara online baik melalui aplikasi digital maupun website “SimPensiun” untuk memudahkan akses pekerja/individu memiliki program DPLK.

 

Menabung untuk masa pensiun di DPLK saat usia 27 tahun – 37 tahun dan 47 tahun jelas hasilnya berbeda. Sebab akumulasi dana pensiun di DPLK sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yaout: 1) besarnya iuran, 2) lamanya menjadi peserta, dan 3) tingkat hasil investasi. Untuk itu, edukasi yang berkelanjutan dan kemudahan akses DPLK menjadi penting untuk pekerja. Agar bisa mulai menabung untuk hari tua, untuk menyiapkan kesinambungan penghasilan di masa pensiun. Agar tidak bergantung pada anak atau keluarga di hari tua. #YukSiapkanPensiun #DPLKSAM #EdukasiDPLK

 

Punya Uang Pensiun Rp 300 Juta, Dibayar Berkala Setiap Bulan di DPLK Jadi Berapa?

Seorang pekerja yang pensiun dua bulan lalu bertanya. Saya punya uang pensiun dari DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan)  sebesar Rp. 300 juta. Bolehkah saya meminta dibayarkan secara bulanan selama 10 tahun (120 bulan setelah pensiun) dan kira-kira dapat berapa setiap bulannya?

 

Jawabnya sederhana, sangat boleh. Karena hakikat DPLK berfungsi untuk menjaga kesinambungan penghasilan di hari tua, saat seorang pekerja pensiun. Manfaat pensiun yang dibayar secara berkala (bulanan), intinya untuk membangun kemandirian finansial di hari tua. Agar tidak bergantung kepada anak atau keluarga. Setidaknya punya “uang sendiri” setelah pensiun, saat tidak bekerja lagi.

 

Nah, bila seorang pekerja pensiun dan punya uang pensiun Rp 300 juta. Maka bila dibayarkann secara bulanan selama 10 tahun atau 120 bulan setelah pensiun dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

 

Simulasi manfaat pensiun berkala di DPLK

Dana awal: Rp300 juta

Masa bayar: selama 10 tahun (120 bulan)

Asumsi Hasil Investasi	Manfaat per Bulan
0% per tahun	Rp2.500.000
4% per tahun	± Rp3.037.000
6% per tahun	± Rp3.331.000

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dinyatakan. Jika dana tidak memperoleh hasil investasi sama sekali, Rp300 juta dibagi rata selama 120 bulan sehingga menjadi Rp2,5 juta per bulan. Jika dana tetap dikembangkan dan menghasilkan rata-rata 4% per tahun, manfaat berkala naik menjadi sekitar Rp3,04 juta per bulan. Jika hasil investasi rata-rata 6% per tahun, manfaat berkala dapat mencapai sekitar Rp3,33 juta per bulan. Dengan begitu, manfaat pensiun secara bulanan di DPLK dapat memastikan “penghasilan pengganti” setiap bulan selama 10 tahun. Daripada dibayarkan sevcara sekaligus (lumpsum), maka lebih baik manfaat pensiun dibayarkan secara bulanan. Ada kepastian dana untuk setiap bulan, sekalipun masih kurang dari kebutuhan.

 

Dalam praktiknya, manfaat berkala (bulanan) DPLK biasanya tetap diinvestasikan selama masa pembayaran. Karena itu, besaran manfaat bulanan dapat berbeda tergantung: 1) tingkat hasil investasi yang diperoleh, 2) biaya pengelolaan dana, 3) metode pembayaran yang digunakan DPLK, dan 4) kebijakan penyesuaian manfaat berkala.

 

Lalu gimana caranya bisa memperoleh manfaat pensiun bulanan di DPLK? Tentu, di era digital begini, pilihlah DPLK yang punya akses digital (mendaftar secara online ). Agar pekerja bisa lebih muda akses, transparan, dan layanannya cepat. Untuk bisa memperoleh manfaat pensiunan bulanan, salah satunya melalui  aplikasi “SimPensiun” dari DPLK Sinarmas Asset Management (DPLK SAM) yang berkomitmen memberi kemudahan akses pekerja (formal dan informal) untuk mendapat layanan pembayaran manfaat pensiun secara bulanan. Di DPLK SAM, setiap pekerja dengan dana awal Rp. 100 juta sudah bisa mendapat manfaat pensiun bulanan setiap bulan (silakan kunjungi: https://simpensiun.com/).

 

DPLK SAM merupakan DPLK pertama yang berasal dari manajer investasi di Indonesia. Saat ini menyediakan produk dan layanan utama seperti: 1) DPLK untuk individu (pekerja formal dan informal), 2) DPLK untuk korporasi berupa PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti) dan DKPK (Dana Kompensasi Pasca Kerja, 3) Pembayaran Manfaat Pensiun Berkala (pensiun bulanan), dan 4) Dana Pendidikan Anak. Dengan dukungan teknologi digital, produk-produk DPLK SAM dapat dibeli secara online baik melalui aplikasi digital maupun website “SimPensiun” untuk memudahkan akses pekerja/individu memiliki program DPLK.

 

Harus dipahami, tujuan DPLK adalah untuk kesinambungan penghasilan di hari tua. Untuk menjaga standar hidup di masa pensiun. Karena itu, pembayaran manfaat pensiun secara bulanan wajib menjadi pilihan, berapapun besarannya. Mau kurang dari atau lebih dari Rp. 500 juta, sebaiknya manfaat pensiun dibayar secara berkala (bulanan). Agar ada kepastian dana di hari tua, saat tidak bekerja lagi. #YukSiapkanPensiun #DPLKSAM

Nabung 10 Persen dari Gaji di DPLK, Berapa Dana yang Terkumpul di Saat Pensiun?

Seorang kawan bertanya. Usianya 32 tahun, pensiun di usia 56 tahun. Gue punya gaji Rp 10 juta lalu ditabung 10% dari gaji atau Rp 1 juta per bulan di DPLK untuk masa pensiun, kira-kira berapa dana yang akan terkumpul? Apakah sudah cukup atau masih kurang?

 

Sebelum menjawab itu, siapapun pekerja yang sudah mau menabung di DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keungan) untuk persiapkan hari tua patut diapresiasi. Karena di zaman begini, pekerja yang mau manabung untuk masa pensiun tergolong langka. Sebab banyak pekerja lebih senang gaya hidup atau perilaku konsumtif. Makanya tingkat inklusi dana pensiun di Indonesia hanya 5% (sekalipun tingkat literasi-nya 27%). Masih sangat rendah pekerja yang punya program pensiun.

 

Nah, kembali ke pertanyaannya. Bila punya gaji Rp 10 juta lalu ditabung 10% dari gaji atau Rp 1 juta per bulan di DPLK untuk masa pensiun, kira-kira berapa dana yang akan terkumpul? Apakah sudah cukup atau masih kurang?

 

Bila pekerja di usia 32 tahun dan akan pensiun di usia 56 tahun. Dengan tingkat hasil investasi di 5% dan inlasi rata-rata di 4%, bila menabung Rp. 1 juta per bulan serta menjadi peserta selama DPLK selama 24 tahun maka diperoleh kondisi sebagai berikut:

-      Dana yang terkumpul diproyeksikan mencapai Rp 554 juta.

-      Dana yang dibutuhkan untuk pensiun adalah Rp 2,3 miliar.

-      Maka masih terjadi kekurangan dana sebesar Rp 1,7 miliar.

 

Kondisi kekurangan atau gap dana pensiun dipengaruhi oleh adanya tekanan inflasi sebesar 4% per tahun. Apalagi nilai kebutuhan hidup di masa depan (Rp 5 juta per bulan saat pensiun) akan membengkak, sehingga membutuhkan akumulasi dana yang sangat besar.  Di sisi lain, akumulasi dana yang ada dengan estimasi imbal hasil investasi sebesar 5%, pertumbuhan dananya tergolong tidak cukup cepat untuk mengejar target kebutuhan pensiun.

 

Maka dapat disimpulkan bahwa jika imbal hasil investasi tidak jauh melampaui tingkat inflasi, maka tabungan standar (seperti 10% dari gaji) tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan masa tua yang telah tergerus inflasi. Tantangannya karena selisih antara imbal hasil investasi (5%) dan tingkat inflasi (4%) sangat tipis, yaitu hanya 1% (nilai riil) sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan dana (shortfall) sebesar Rp 1,7 miliar dari kebutuhan di masa pensiun.

 

Untuk seorang pekerja yang saat ini berusia 32 tahun dan berencana pensiun di usia 56 tahun, mungkin perlu mengoptimalkan sisa waktu yang ada guna meningkatkan imbal hasil atau menambah iuran sukarela atau persentase tabungan DPLK agar kekurangan Rp 1,7 miliar saat pensiun dapat terpenuhi. Salah satu caranya, dengan memanfaatkan akses digital untuk menjadi peserta atau menambah iuran DPLK. Selain dapat terlibat aktif dalam pengelolaan dana DPLK-nya, pekerja juga aktif memantau akumulasi dana untuk perencanaan pensiun secara digital. Untuk itu, salah satu aplikasi digital seperti “SimPensiun” dari DPLK Sinarmas Asset Management (DPLK SAM) dapat menjadi pilihan pekerja (formal dan informal) untuk memiliki DPLK. Di DPLK SAM, setiap pekerja bisa menjadi peserta DPLK dengan iuran minimal Rp. 50.000 per bulan (silakan kunjungi: https://simpensiun.com/).

 

Patut diketahui, untuk mengoptimalkan manfaat pensiun di DPLK sejatinya ada 3 cara yang bisa ditempuh: 1) memperbesar iuran pensiun, 2) meningkatkan imbal hasil investasi, atau 3) lebih mama menjadi peserta DPLK (sejak dini). Untuk itu, edukasi dann akses digital DPLK menjadi sangat diperelukan. Untuk mempersiapkan masa pensiun yang nyaman dan sejahtera. #YukSiapkanPensiun #DPLKSAM #EdukasiDPLK

 

CSR Edu-Aksi Literasi Keuangan Avrist Life di TBM Lentera Pustaka Bogor

Sebagai aksi nyata tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility), Avrist Assurance menggelar program CSR bertajuk "Avrist Edu-Aksi: Learn Today, Lead Tomorrow" di TBM Lentera Pustaka di kaki Gunung Salak Bogor (23/6/2026). Selain memberi motivasi akan pentingnya membaca buku, aksi CSR Avrist Assurance ditandai dengan edukasi literasi keuangan, games interaktif, penyerahan bantuan tablet untuk sarana belajar literasi digital, dan bingkisan belajar untuk 100 anak usia sekolah yang menjadi pembaca aktif.

 

Kiprah CSR Avrist Assurance dihadiri oleh Aldi Rinaldi (Direktur Avrist Assurance), Ita Novianty (Head of Avrist Academy & Product Strategy), Vici (MarkComm), dan 15 tim volunteer CSR yang diterima langsung oleh Syarifudin Yunus, Pendiri TBM Lentera Pustaka dan para relawan TBM. Hal ini sekaligus menjadi bukti kepedulian sosial Avrist Assurance terhadap gerakan literasi, pendidikan anak, dan pentingnya literasi keuangan sejak dini. Avrist juga akan memberikan "perlindungan asuransi" kepada pengurus dan relawan TBM Lentera Pustaka selama 1 tahun.

 

“Kami senang dapat ber-CSR dan berbagi ke Taman Bacaan Lentera Pustaka, untuk memotivasi pentingnya baca buku dan literasi keuangan tentang asuransi jiwa ke anak-anak usia sekolah yang rajin membaca di TBM. Avrist Edu-Aksi ini mengajak anak-anak untuk rajin belajar agar bisa meraih mimpi di masa depan. Bisa jadi pemimpin nantinya. Tetap semangat ya” ujar Aldi Rinaldi, Direktur Avrist Assurance dalam sambutannya di Bogor.

 

Sebagai perusahaan asuransi jiwa patungan dengan pengalaman lebih dari 45 tahun di Indonesia, Avrist Assurance (Avrist) terus berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka yang mampu bersaing di industri asuransi jiwa dengan mengembangkan kanal distribusi antara Iain Agency, Bancassurance, Alternate Partnership, Employee Benefit, dan Syariah. Karena itu, Avrist juga berkomitmen meningkatkan literasi keuangan khususnya asuransi jiwa kepada masyarakat Indonesia seperti yang dilakukan di TBM Lentera Pustaka.

 

Seperti diketahui, TBM Lentera Pustaka saat ini dikenal sebagai taman bacaan yang komprehensif di Indonesia. Selain taman bacaan, taman bacaan yang telah beroperasi lebih dari 9 tahun ini juga menjalankan program literasi seperti GEBERBURA (GErakan BERantas BUta aksaRA), KEPRA (Kelas PRAsekolah), YABI (YAtim BInaan), JOMBI (JOMpo BInaan), TBM Ramah Difabel dengan 2 anak difabel, Koperasi SImpan Pinjam, DonBuk (Donasi Buku), RABU (RAjin menaBUng), Literasi Finansial (LitFin), Literasi Digital (LitDig), dan MOBAKE (MOtor BAca KEliling) untuk sediakan akses baca anak ke kampung-kampung. Tidak kurang 330 orang setiap minggunya menjadi pengguna layanan TBM Lentera Pustaka yang didukung oleh 12 relawan dan beroperasi 6 hari dalam seminggu.

 

"Atas nama TBM Lentera Pustaka, saya apresiasi atas CSR Avrist Assurance Edu Aksi hari ini. Selain untuk menambah wawasan terkiat literasi keuangan, CSR Avrist ini sangat memotivasi anak-anak kami untuk terus membaca dan tidak putus sekolah.  Terima kasih atas kepeduliannya Avrist Assurance, semoga selalu maju bisnisnya" kata Syarifudin Yunus, Kepala Program TBM Lentera Pustaka.

 

Aksi CSR Avrist Assurance ini menjadi bukti kepedulian sosial dan pentingnya literasi keuangan digencarkan ke masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Melalui kegiatan CSR ini, kita dapat "menapaki jalan gelap menjadi lebih terang dalam nuansa kepedulian". Hadirnya CSR Avrist Assurance di TBM Lentera Pustaka jadi bukti adanya kolaborasi antara korporasi dan taman bacaan. Salam literasi #TamanBacaan #BacaBukanMaen #TBMLenteraPustaka #AvristAssurance

Peran Akses Digital DPLK untuk Hari Tua Pekerja

Selain edukasi yang berkelanjutan, ketersediaan akses digital untuk DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) memiliki peran krusial sebagai sebagai jembatan antara produk dana pensiun dengan pekerja. Utamanya untuk proses pendaftaran (onboarding), mempermudah proses setoran iuran, memantau akumulasi dana, dan pencairan manfaat pensiun saat waktunya tiba.

 

Sebagai upaya memacu pertumbuhan kepesertaan DPLK, setidaknya ada 5 (lima) peran akses digital bagi pekerja biasa untuk menjadi peserta DPLK antara lain:

 

1.   Meningkatkan jangkauan dan aksesibilitas. Akses digital memungkinkan pekerja untuk mendaftar dan melakukan setoran tanpa harus terhambat oleh batasan fisik atau administratif yang rumit. Mengingat mayoritas pekerja biasa (59%) mampu menyisihkan iuran antara Rp100.000 hingga Rp500.000, kemudahan akses digital memastikan bahwa iuran yang disetorkan dapat dilakukan secara rutin dengan biaya transaksi yang rendah.

2.   Mendukung pengelolaan mandiri. Melalui platform digital, pekerja dapat secara mandiri memantau perkembangan saldo dan memastikan setoran telah masuk dengan benar. Hal ini memberikan transparansi yang meningkatkan kepercayaan pekerja terhadap program FPLK yang diikutinya.

3.   Efisiensi distribusi produk. Digitalisasi DPLK membantu penyelenggara dana pensiun dalam mendistribusikan produk yang telah disesuaikan dengan tingkat kemampuan finansial pekerja secara lebih luas dan efisien.

4.   Mengonversi pemahaman menjadi tindakan. Akses digital berfungsi untuk mengubah hasil edukasi menjadi tindakan nyata untuk menjadi peserta DPLK. Ketika pekerja memahami pentingnya hari tua, ketersediaan akses digital dapat memudahkan pekerja untuk langsung mengeksekusi niat menabung untuk hari tua.

5.   Menjadi sarana edukasi dan literasi yang terintegrasi. Akses digital dapat meningkatkan pemahaman pekerja akan pentingnya dana pensiun untuk kesinambungan penghasilan di hari tua.

 

Syarifudin Yunus telah meneliti pentingnya peran akses digital DPLK berjudul “Persepsi dan Preferensi Pekerja Biasa Terhadap Dana Pensiun Sebagai Perencanaan Hari Tua” yang terbit di Politeknik Pratama, jurnal publikasi ilmu manajemen (Juni 2025) yang secara lengkap ada di https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jupiman/article/view/5002.

 

Maka di era digital seperti sekarang, ketersediaan akses digital DPLK menjadi sangat penting. Agar pekerja bisa lebih mudah akses dan mendapat layanan cepat. Selain transparan, pekerja juga terlibat aktif dalam pengelolaan dana DPLK-nya. Peserta DPLK bukan hanya sebagai penerima manfaat. Tapi juga aktif memantau akumulasi dana dan mengelola perencanaan pensiun secara digital. Untuk bisa mendaftar DPLK secara online, salah satunya melalui aplikasi “SimPensiun” dari DPLK Sinarmas Asset Management (DPLK SAM) yang berkomitmen memberi kemudahan akses pekerja (formal dan informal) untuk memiliki DPLK. Di DPLK SAM, setiap pekerja bisa menjadi peserta DPLK dengan iuran minimal Rp. 50.000 per bulan (silakan kunjungi: https://simpensiun.com/).

 

DPLK SAM merupakan DPLK pertama yang berasal dari manajer investasi di Indonesia. Saat ini menyediakan produk dan layanan utama seperti: 1) DPLK untuk individu (pekerja formal dan informal), 2) DPLK untuk korporasi berupa PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti) dan DKPK (Dana Kompensasi Pasca Kerja, 3) Pembayaran Manfaat Pensiun Berkala (pensiun bulanan), dan 4) Dana Pendidikan Anak. Dengan dukungan teknologi digital, produk-produk DPLK SAM dapat dibeli secara online baik melalui aplikasi digital maupun website “SimPensiun” untuk memudahkan akses pekerja/individu memiliki program DPLK.

 

Penyediaan akses digital tentu menjadi salah satu implikasi utama untuk memastikan bahwa produk DPLK benar-benar dapat dijangkau dan digunakan oleh pekerja biasa dengan berbagai tingkat kemampuan finansial. #YukSiapkanPensiun #DPLKSAM