Alarm Kesejahteraan Lansia: 60% Pekerja Informal RI Belum Tersentuh Program Pensiun

Harus diakui, sistem pensiun di Indonesia dihadapkan tantangan yang sangat besar. Selain tingkat partisipasi pekerja atau masyarakat yang sangat rendah, tingkat nominal manfaat pensiun yang diterima pensiunan masih jauh di bawah standar internasional. Hanya mencapai 15%-20% dari penghasilan terakhir saat bekerja, sementara ILO merekomendasi tingkat penghasilan pensiun (TPP) sebesar 40% dari upah terakhir. Total aset program pensiun (wajib dan sukarela) yang mencapai Rp. 1.593 triliun (2025) pun baru berkontribusi terhadap PDB 7,2%. Tingkat kepesertaan pun tergolong rendah, baru mencapai 19% dari total angkatan kerja 150 juta pekerja. Bahkan untuk dana pensiun sukarela seperti DPLK dan DPPK, tingkat kepesertaannya hanya 5% padahal dana pensiun sudah ada di Indonesia dari sejak 1992, sudah lebih dari 34 tahun.

 

Sebagai rekomendasi penting, sistem pensiun di Indonesia harus meggenjot perluasan cakupan peserta. Utamnaya pada pekerja sektor informal yang hingga kini relating belum tersentuh dana pensiun. Padalah kelompok pekerja informal justru paling rentan terhadap masalah keuangan di hari tua. Keberpihakan dan memfasilitas untuk pekerja informal memiliki dana pensiun, mau tidak mau harus jadi prioritas. Dari 150-an juta pekerja yang ada di Indonesia (60% di sektor informal dan 40% di sektor formal), saat ini baru tercatat 29 juta pekerja yang sudah memiliki program pensiun. Dan sayangnya, hanya 1% yang berada di sektor informal.

 

Setidaknya ada 5 (lima) tantangan sistem pensiun di Indonesia yang harus diselesaikan, yaitu:

1.   Kepesertaan yang rendah. Saat ini sekitar 29,09 juta orang atau hanya 19% dari total angkatan kerja yang sudah menjadi peserta. Kurang dari 1% pekerja di sektor informal sudah tercover dana pensiun (populasinya 60% dari angkatan kerja), sementara pekerja formal yang terjangkau ekitar 40% (dari populasi 40% dari angkatan kerja).

2.   Manfaat pensiun yang belum optimal. Tingkat penghasilan pensiun (replacement ratio) program pensiun saat ini hanya 10%-15% dari gaji terakhir (take home pay). Bahkan untuk pekerja swasta, manfaatnya hanya ±10% dari upah terakhir, yang mana angka ini masih jauh di bawah rekomendasi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) sebesar 40% dari upah terakhir.

3.   Kemudahan penarikan dana di usia muda. Peserta cenderung mudah menarik dananya sebelum mencapai usia pensiun, baik pada program wajib seperti Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan maupun pada program sukarela di DPLK.

4.   Kesinambungan program yang terbatas. Ketahanan dana untuk program dengan skema manfaat pasti, baik pada program wajib maupun program sukarela, dinilai masih terbatas dan kurang berkelanjutan (tidak sustain) dalam jangka panjang.

5.   Strategi investasi yang belum optimal. Alokasi aset dana pensiun saat ini masih didominasi oleh instrumen jangka pendek sehingga dianggap tidak sesuai (belum match) dengan karakteristik program pensiun yang sifatnya investasi jangka panjang.

 

Selain fokus pada cara mengatasi tantangan yang ada di sistem pensiun, hal tidak kalah penting untuk dilakukan adalah edukasi yang berkelanjutan dan ketersediaan akses yang mudah untuk menjadi peseryta dana pensiun melalui digitalisasi pensiun. Agar ke depan, semakin banyak pekerja informal dan forma bisa ikut program dana pensiun. Sebab bila peserta semakin luas, maka aset dana pensiun semakin berkembang dan manfaat yang dirasakan pekerja pun makin masif. #YukSiapkanPensiun #EdukasiDPLK #DPLKSAM

 

Bacaan Favorit Masyarakat: Kitab Suci 77% & Buku Pengetahuan 24%

Membaca merupakan aktivitas penting yang berperan dalam meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, dan membentuk pola pikir masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi digital dan derasnya arus informasi, minat membaca tetap menjadi indikator penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia karena berkaitan erat dengan literasi, pendidikan, dan kemampuan mengakses informasi.

 

Bagaimana preferensi jenis bacaan masyarakat Indonesia? Data BPS & Goodstats (2025) menyebut bacaan paling populer di Indonesia adalah “kitab suci”, setelah itu diikuti buku pengetahuan dan materi pelajaran sekolah yang menunjukkan minat baca pada sektor edukasi formal. Sementara itu, media hiburan seperti buku cerita dan surat kabar memiliki tingkat ketertarikan yang hampir setara di kalangan pembaca. Di sisi lain, majalah atau tabloid menjadi jenis bacaan yang paling sedikit diminati.

 

Komposisi jenis bacaan yang paling populer di masyarakat Indonesia terdiri dari: 1) Kitab Suci 77,55%, 2) Buku Pengetahuan 24,42%, 3) Buku Pelajaran Sekolah 20,55%, 4) Buku Cerita 13,96%, 5) Koran/Surat Kabar 13,27%, 6) Majalah/Tabloid 3,77%, dan 7) Lainnya 20,78%. Kitab suci jadi bacaan paling favorit seringkali dikaitkan dengan budaya religiusitas masyarakat yang kuat, di mana membaca kitab suci bukan sekadar kegiatan literasi, melainkan bagian dari ibadah harian, tradisi pendidikan agama sejak dini, serta panduan hidup moral dan spiritual. Menariknya, BPS mengungkap sebanyak 89,75% penduduk Indonesia berusia 5 tahun ke atas pernah membaca dalam seminggu terakhir pada tahun 2025. Artinya, 9 dari 10 penduduk Indonesia masih melakukan aktivitas membaca dalam berbagai bentuk dan jenis bacaan. Hal ini jadi bukti, bahwa membaca bukan soal minat melainkan soal akses bacaan. Asal ada bacaan yang bisa diakses, maka proses membaca bisa terjadi. Sebaliknya, bila tidak ada akses bacaan maka sudah pasti tidak ada minat baca.

 

Memang, membaca kitab suci lebih tinggi daripada buku pengetahuan. Karena tujuan membacanya berbeda dan implikasi terhadap cara berpikir serta perilaku pun jadi berbeda. Membaca kitab suci atau buku pengetahuan tidak saling bertentangan, justru dapat saling melengkapi.

Aspek	Membaca Kitab Suci	Membaca Buku Pengetahuan
Tujuan utama	Memperdalam keimanan, spiritualitas, dan nilai moral	Menambah pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ilmiah
Fokus isi	Ajaran agama, etika, ibadah, makna hidup	Sains, teknologi, ekonomi, sejarah, kesehatan, dan bidang lainnya
Cara memperoleh kebenaran	Berdasarkan ajarann dan penafsiran keagamaan	Berdasarkan observasi, penelitian, bukti, dan argumentasi
Hasil yang diharapkan	Pembentukan karakter, ketenangan batin, dan pedoman hidup	Kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan inovasi

 

Jika seseorang lebih banyak membaca kitab suci maka cenderung memiliki landasan moral dan spiritual yang lebih kuat, dapat memperoleh ketenangan batin, tujuan hidup, dan nilai-nilai etika, namun jika tidak diimbangi dengan pengetahuan umum, wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau isu-isu sosial bisa menjadi lebih terbatas. Sebaliknya, jika seseorang lebih banyak membaca buku pengetahuan maka cenderung memiliki wawasan yang luas, kemampuan analitis, dan keterampilan profesional yang lebih baik, Lebih siap menghadapi tantangan akademik, pekerjaan, dan perkembangan teknologi. Namun, tanpa refleksi terhadap nilai-nilai moral atau etika, pengetahuan tersebut belum tentu menjadi dasar pengambilan keputusan yang bijaksana.

 

Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, membaca kitab suci dan buku pengetahuan sebaiknya dipandang sebagai dua aktivitas yang saling melengkapi. Kitab suci dapat membentuk karakter, integritas, dan orientasi moral, sedangkan buku pengetahuan memperkaya kompetensi, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Kombinasi keduanya mendukung perkembangan individu yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga memiliki landasan etika dalam menerapkan pengetahuannya. Maka poin-nya bukanlah "mana bacaan yang lebih baik?", melainkan "bagaimana menyeimbangkan keduanya sesuai kebutuhan hidup dan tujuan pembelajaran?". Agar terwujud masayarakat Indonesia yang literat. #TBMLenteraPustaka #GerakanLiterasi #TamanBacaan

 

95% Pekerja Terancam Masalah Finasial di Hari Tua, Inilah 5 Penyebabnya

BPS menyebut 82,96% rumah tangga lansia (pensiunan) masih bergantung secara ekonomi pada anggota keluarga yang bekerja (2025). Artinya, banyak pekerja mengalami kesulitan finansial di hari tua karena pendapatan tetap berhenti, sementara kebutuhan dan biaya hidup  cenderung meningkat. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kepemilikan tabungan atau dana pensiun dan minimnya perencanaan keuangan jangka panjang. Akibatnya, tidak sedikit pensiunan yang mengalami penurunan kesejahteraan dan masih bergantung pada keluarga atau bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

 

Untuk membuktikan, apa penyebab pekerja mengalami masalah finansial di hari tua. Syarifudin Yunus, edukator DPLK Sinarmas Asset Management (DPLK SAM) melalukan survei kepada 100 pekerja di Jabodetabek (Juli 2026) dengan pertanyaan sederhana, apa yang menyebabkan kita susah secara keuangan di hari tua?  Ternyata, jawabannya adalah karena 1) sulit menabung saat bekerja 40%, 2) perilaku konsumtif 25%, 3) gaya hidup 15%, 4) kebiasaan utang 15%, dan 5) malas bekerja 5%. Karena itu, sebagian besar pekerja memang tidak memiliki perencanaan masa pensiun.

 

Jika digabungkan, sulit menabung (40%) ditambah gaya hidup, perilaku konsumtif, dan utang (55%) dari total penyebab masalah keuangan saat pensiun, maka 95% pekerja akan mengalami masalah finansial di hari tua. Akibat tidak mampu mengendalikan pengeluaran untuk sifat konsumtif, gaya hidup, dan utang. Sulit menabung dan utang, bisa jadi akibat gagalnya mengendalikan pegeluaran. Alias “lebih besar pasak daripada tiang”. Maka wajar seperti data BPS, 8 dari 10 pensiunan sangat bergantung kepada anak atau keluarga di hari tuanya.

 

Lalu, kenapa pekerja sulit menabung (penyebab terbesar (40%)? Tentu, alasan paling klasik “gaji tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari”. Dan agak sulit memitigasi, kenapa gaji tidak cukup? Tapi bila mau dicermati, kesulitan menabung bisa jadi karena faktor penyebab lainnya yaitu:

·      Belum mampu mengendalikan perilaku konsumtif (25%). Inilah area prioritas yang jadi sebab sulit menabung. Maka perli dimitigasi, perilaku konsumtif akibat keinginan dan kebutuhan? serta menghindari pembelian impulsif terhadap barang-barang yang tidak mendesak.

·      Gagal mengelola gaya hidup (15%). Seringkali pekerja merasa ber-gaji diikuti denngan kenaikan gaya hidup. Menjaga gaya hidup agar tetap berada di bawah kemampuan finansial sebenarnya akan memberikan ruang lebih besar untuk dialokasikan ke tabungan masa tua.

·      Sulit menghindari kebiasaan ber-utang (15%). Mengurangi atau meniadakan utang konsumtif sangat krusial. Agar tidak terbebani “cicilan utang” dan seharusnya bisa menjadi tabungan.

Maka, kata kunci untuk mengatasi kesulitan menabung bukan hanya tentang meningkatkan pendapatan. Tapi secara disiplin menekan perilaku konsumtif, utang, dan gaya hidup berlebihan yang secara kolektif yang menyumbang 55% dari risiko kegagalan finansial di masa tua.

 

Seperti kawan saya saat ditanya, kenapa belum punya DPLK untuk persiapan hari tua? Jawabnya, kebutuhan bulanan masih banyak tapi perilaku konsumtif dan gaya hidupnya selalu “membengkak”. Maka wajar, banyak pekerja berpotensi mengalami masalah finansial di masa pensiun. Bagaimana dengan Anda? #YuksiapkanPensiun #EdukasiDPLK #DPLKSAM

 

Hanya 3,68% Pekerja Menabung Pensiun Secara Sukarela, 80% Tenaga Kerja Nasional Terancam Tanpa Kepastian Finansial di Hari Tua

Faktanya, 80% tenaga kerja nasional yang jumlahnya 147,67 juta pekerja dihadapkan pada kondisi finansial di hari tua yang tidak pasti. Ada kesenjangan perlindungan kepesertaan dalam program pensiun di Indonesia. Dari total populasi pekerja, tercatat hanya sekitar seperlima dari mereka yang telah terdaftar sebagai peserta dana pensiun. Mayoritas peserta berada di program pensiun wajib, sementara yang bergabung di dana pensiun sukarela masih sangat minim.

 

Data OJK & BPS (Februari 2026) menyebutkan ketimpangan peserta program pensiun di Indonesia. Poin-poin pentingnya menunjukkan kondisi kepesertaan sebagai berikut:

1.    Rendahnya kepesertaan total program pensiun. Hanya 20,33% dari total 147,67 juta pekerja di Indonesia yang sudah menjadi peserta dana pensiun, baik program wajib maupun sukarela.

2.    Komposisinya, sebagian besar merupakan peserta program wajib (16,65%), sedangkan peserta dana pensiun sukarela hanya sebesar 3,68%. Hal ini mengindikasikan bahwa minat masyarakat untuk bergabung secara mandiri masih sangat minim.

3.    Kesenjangan peserta masih besar. Terdapat 79,67% atau 117,65 juta orang pekerja  belum memiliki perlindungan program pensiun. Tidak pasti secara finansial di hari tua.

Rendahnya kepesertaan dana pensiun bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dominasi pekerja di sektor informal, tingkat literasi keuangan yang masih rendah, serta keterbatasan pendapatan untuk dialokasikan ke tabungan hari tua yang bersifat jangka panjang.

 

Saat ini, peserta program wajib (JHT/JP) mencapai  24,59 juta orang atau 16,65% dari total pekerja, sedangkan peserta dana pensiun sukarela hanya 5,43 juta orang atau 3,68% dari total orang yang bekerja. Sebagian besar masyarakat yang memiliki perlindungan pensiun di Indonesia berada di kategori wajib, sementara partisipasi atas inisiatif sendiri (sukarela) masih sangat rendah.

 

Peserta Wajib biasanya merujuk pada pekerja (seperti ASN, TNI, Polri, atau karyawan swasta formal) yang diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan perusahaan untuk mengikuti program pensiun tertentu (misalnya melalui BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, atau Asabri). Sementara peserta dana pensiun sukarela merujuk pada individu yang memilih untuk mengikuti program pensiun atas kemauan sendiri  atau diikutkan pemberi kerja guna menambah tabungan hari tua mereka, biasanya melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

 

Secara umum, besarnya jumlah pekerja tanpa perlindungan pensiun (seperti 117,65 juta orang) dapat memicu beberapa dampak jangka panjang yaitu 1) beban fiskal masa depan di mana pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak APBN untuk bantuan sosial bagi kaum lansia yang tidak memiliki tabungan masa tua, 2) fenomena "sandwich generation" di mana anak-anak akan menanggung beban finansial orang tuanya yang pensiun sehingga dapat menurunkan daya beli dan kemampuan menabung generasi produktif berikutnya, dan 3) penurunan konsumsi agregat di mana populasi lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap dari dana pensiun cenderung menekan tingkat konsumsi nasional, yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

 

Dana pensiun jadi problem serius ke depan. Karena hnya 3,68% pekerja menabung pnsiun secara sukarela dan 80% tenaga kerja nasional terancam tanpa kepastian finansial di hari tua. Ada tantangan besar bagi program pensiun nasional dalam memberikan keamanan finansial bagi masyarakat di masa depan. Maka sudah saatnya dana pensiun sukarela dibuat lebih inklusif melalui digitalisasi akses, khususnya platform digital DPLK seperti SimPensiun (https://simpensiun.com/) juga tersedia di Playstore atau Appstore. Dengan iuran minimal Rp. 50.000 per bulan, setiap pekerja formal maupun informal sudah bisa memiliki dana pensiun dan mempersiapkan hari tuanya sendiri #YukSiapkanPensiun #EdukasiDPLK #DPLKSAM

 

Survei Nasional Taman Bacaan: 53% Fasilitas TBM di Indonesia Belum Memadai + Anggaran Perpusnas Dipangkas

Ironi dunia literasi itu nyata.  Anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk 2026 dipangkas nyaris setengah dari tahun sebelumnya. Dari Rp721 miliar jadi Rp377. Dampaknya, sudah pasti bantuan buku gratis ke daerah terhenti, pembangunan perpustakaan berhenti, dan program bantuan penguatan literasi ke daerah pasti terputus. Sungguh mengerikan literasi di Indonesia.

 

Belum lagi soal fasilitas ruang baca di taman bacaan masyarakat (TBM) yang mengenaskan. Fasilitas ruang baca harusnya memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan kondusif bagi kegiatan literasi. Ruang baca yang bersih, memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, dilengkapi meja, kursi, serta koleksi bacaan yang tertata rapi dapat meningkatkan minat masyarakat untuk datang, membaca, dan memanfaatkan layanan TBM secara berkelanjutan. Selain mendukung kenyamanan, fasilitas yang baik juga memungkinkan TBM menjadi ruang belajar, berdiskusi, dan berinteraksi bagi berbagai kelompok usia. Karenanya, penyediaan fasilitas ruang baca yang berkualitas tidak hanya meningkatkan pengalaman membaca pengunjung, tetapi juga memperkuat peran TBM sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat dan pengembangan budaya literasi di masyarakat.

 

Lalu, bagaimana kondisi aktual fasilitas ruang baca di taman bacaan masyarakat? Berdasarkan hasil survei terhadap para pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Indonesia, kondisi umum fasilitas ruang baca saat ini sebagian besar dinilai belum memadai. Yaitu 53% TBM menganggap fasilitas ruang baca belum memadai, 24% TBM merasa fasilitasnya sudah memadai, dan 23% TBM menjawab mungkin memadai. Dapat dikatakan, hanya seperempat TBM di Indonesai yang memiliki fasilitas ruang baca memaddai. Survei ini dilakukan oleh Syarifudin Yunus (TBM Lentera Pustaka Bogor) pada Juli 2026 yang melibatkan 172 pengelola TBM yang tersebar di 97 Kabupaten/Kota di 27 Provinsi melalui google form.

 

Fasilitas ruang baca yang memadai di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dapat diukur melalui beberapa indikator yang mendukung kenyamanan, keamanan, aksesibilitas, dan efektivitas kegiatan membaca. Indikator-indikator yang jadi acuan antara lain: 1) kenyamanan ruang baca (luas area, sirkulasi udara, pencahayaan), 2) perabot dan sarana mmbaca (area duduk, rak buku, karpet), 3) koleksi dan akses bacaan, 4) kebersihan dan keamanan (terawatt, tempat sampah), 5) akses pendukung (toilet, area parkir), 6) fasilitas pendukung (wi-fi, papan informasi, jam operasional), dan 7) lingkungan literasi (rang kegiatan/diskusi, media promosi, pajangan edukatif).

 

Jadi, implikasi dari kurang memadainya fasilitas ruang baca di TBM adalah pengelola TBM perlu lakukan evaluasi mandiri untuk mengidentifikasi area spesifik mana yang kurang (misalnya pencahayaan, rak buku, atau kenyamanan tempat duduk). Di sisi lain, TBm perlu menentukan standar minimum kenyamanan “ruang baca”. Dan akhirnya, harus bergerak untuk mencari dukungan berupa CSR atau bantuan pihak ketiga untuk kolaborasi dalam gerakan literasi. #SurveiTamanBacaan #TBMLenteraPustaka #TamanBacaan’

Cukup Sisihkan Rp1 Juta Per Bulan, Target Dana Pensiun Rp720 Juta Ternyata Bukan Mimpi!

Ada yang bertanya, berapa sebaiknya nilai uang yang ditabung untuk dana pensiun? Ini sekadar simulasi perencanaan dana pensiun. Siapapun bila saat ini berusia 30 tahun dan bekerja, dengan menabung Rp. 1 juta per bulan di DPLK maka saat pensiun di usia 56 tahun akan memiliki akumulasi saldo mencapai Rp. 720 juta (asumsi imbal hasil 65 per tahun). Estimasi waktu yang diperlukan untuk mencapai target uang pensiun sebesar itu adalah sekitar 25 tahun 6 bulan. Bila pensiun di usia 56 tahun, maka harus mulai menjadi peserta DPLK minimal di usia 30 tahun. Intinya, edukasi dana pensiun ini menekankan pentingnya pertumbuhan dana jangka panjang melalui kedisiplinan menabung sejak dini.

 

Menariknya, uang pensiun Rp. 720 juta itu bukan dari setoran iuran yang kita berikan setiap bulan. Karena angka itu diperoleh dengan cara:

·      Porsi terbesar justru berasal dari hasil pengembangan investasi, yaitu Rp 414 juta atau setara dengan 57,5% dari total uang pensiun.

·      Total setoran pribadi secara rutin (Rp1 juta per bulan selama 25,5 tahun) hanya berjumlah Rp 306 juta atau 42,5% dari uang pensiun yang akan diterima.

·      Akumulasi uang pensiun sebesar Rp. 720 juta diperoleh dari hasil investasi sebesar 6% per tahun (0,5% per bulan), sehingga dana tumbuh secara signifikan dari tahun ke tahun.

Sebagai contoh: pada tahun ke-10, estimasi nilai dana pensiun sudah mencapai Rp163,9 juta, padahal total setoran baru Rp120 juta. Pada tahun ke-25, nilai dana melonjak menjadi Rp 693,5 juta. Di sinilah pentingnya dana pensiun bekerja, dari hasil investasinya, target uang pensiun Rp720 juta dapat dicapai dalam waktu kurang lebih 25 tahun 6 bulan. Tanpa adanya hasil investasi (hanya menabung biasa), maka kita akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk mengumpulkan nominal yang sama hanya dari setoran bulanan.

 

Maka menjadi peserta DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) sejak dini atau saat di usia muda, hasilnya akan jauh lebih optimal. Beberapa keuntungan yang signigfikan menjadi peserta DPLK sejak dini di usia muda antara lain:

1.    Optimalisasi hasil pengembangan investasi. Dengan mulai lebih awal, hasil investasi akan lebih optimal karena memiliki durasi waktu yang lebih panjang untuk tumbuh dan mencapai hasil yang lebih besar.

2.    Hasil investasi melampaui modal sendiri. Dengan jangka waktu sekitar 25,5 tahun, hasil pengembangan investasi mencapai Rp. 414 juta (57,5%), sementara total setoran pribadi hanya Rp306 juta (42,5%). Lebih dari separuh dana pensiun kita "bekerja sendiri" melalui pertumbuhan nilai, bukan dari kantong pribadi.

3.    Pertumbuhan dana yang eksponensial. Semakin lama kita menabung, selisih antara iuran yang disetor dengan nilai manfaat dana pensiun akan semakin lebar. Pada 5 tahun pertama, selisihnya hanya sekitar Rp9,8 juta (Setoran Rp60 juta vs Nilai Rp69,8 juta). Namun pada 25 tahun, selisihnya melonjak menjadi Rp393,5 juta (Setoran Rp300 juta vs Nilai Rp693,5 juta).

4.    Mencapai target besar dengan cicilan ringan. Dengan waktu yang panjang (25,5 tahun), kita bisa mencapai target cukup besar yaitu Rp720 juta hanya dengan menyisihkan Rp1 juta per bulan. Tanpa investasi atau jika memulai terlambat, kita mungkin perlu menyisihkan uang dalam jumlah yang jauh lebih besar setiap bulannya untuk mencapai target yang sama dalam waktu yang lebih singkat.

5.    Memanfaatkan kekuatan waktu. Bukti bahwa pertumbuhan kekayaan yang paling masif terjadi di tahun-tahun terakhir masa menabung, yang hanya bisa dicapai jika kita sudah memulainya sejak awal.

 

Karenanya, jangan lagi terbuai dengan gaya hidup atau perilaku konsumtif. Mulailah untuk menabung di DPLK. Caranya sederhana, di era digital begini, pilihlah DPLK yang punya akses digital (mendaftar secara online).  Agar kitab isa memantau dana kita sendiri, di samping terlibat aktif dalam mempersiapkan masa pensiun yang optimal. Salah satunya, bisa mendaftar DPLK secara online di platform digital “SimPensiun” dari DPLK Sinarmas Asset Management (DPLK SAM). Silakan download di Playstore atau Appstore. Dengan iuran minimal Rp. 50.000 per bulan, kita sudah punya dana pensiun dan mempersiapkan hari tua sedini mungkin. (Silakan kunjungi: https://simpensiun.com/).

 

Jadi gimana, masih mau menunda untuk mempersiapkan masa pensiun? Kalau tidak sekarang, mau kapan lagi? #YukSiapkanPensiun #EdukasiDPLK #DPLKSinarmasAM

 

Edukasi dan Digitalisasi Jadi Kunci Tarik Minat UMKM & Freelancer ke DPLK

Dana pensiun untuk pekerja informal harus terus disuarakan. Karena hak untuk pensiun dengan sehat dan sejahtera adalah milik semua orang, milik semua pekerja di mana paun. Tapi sayangnya, partisipasi pekerja sektor informal ke dalam program dana pensiun (DPLK) masih tergolong rendah. Pekerja lepas, UMKM, freelancer atau pekerja individu masih terbatas pemahaman akan pentingnya dana pensiun.

 

Hasil survei terbaru tentang pemasaran inklusif dana pensiun bagi pekerja informal, dditemukan beberapa hambatan yang menyebabkan rendahnya partisipasi mereka dalam program dana pensiun (DPLK) yaitu:

1.    Dianggap tidak likuid/sulit dicairkan (28%). Pekerja informal merasa dana yang disetorkan tidak dapat ditarik dengan mudah atau cepat saat dibutuhkan.

2.    Kurangnya edukasi (22%). Banyak pekerja informal belum mendapatkan pemahaman atau sosialisasi yang cukup mengenai manfaat dan cara kerja dana pensiun.

3.    Bersifat tidak wajib atau tidak tahu (19%). Tidak adanya kewajiban dan ketidaktahuan akan pentingnya dana pensiun.

4.    Tidak digital (13%). Ketiadaan akses atau platform digital yang memudahkan proses pendaftaran dan pembayaran kontribusi juga menghambat partisipasi pekerja informal.

5.    Alasan absurd (13%). Terdapat faktor-faktor lain yang dianggap tidak masuk akal atau tidak relevan oleh para pekerja.

6.    Persepsi hanya untuk pegawai kantoran (5%). Masih ada anggapan bahwa program dana pensiun hanya diperuntukkan bagi pekerja formal/kantoran.

Dapat disimpulkan pula, bahwa partisipasi pekerja informal ke dana pensiun belum optimal karena 35% akibat kurangnya edukasi dan tidak digital (gabungan 22% dan 13%). Survei bertajuk “Strategi Pemasaran Inklusif untuk Meningkatkan Partisipasi Dana Pensiun Pekerja Sektor Informal di Indonesia: Analisis Hambatan, Segmentasi Pasar, dan Rekomendasi Implementasi” dilakukan oleh Syarifudin Yunus dan Farid Nabil Elsyarif yang terbit di jurnal ilmiah Lokawat pada Juli 2026 dengan DOI: https://doi.org/10.61132/lokawati.v4i4.2643. Survei ini melibatkan pekerja informal, yang terdiri pelaku UMKM (18%, pekerja lepas atau freelancer (11%), dan pekerja sektor lainnya (71%).

 

Karenanya, edukasi dan digitalisasi menjadi kunci daya tarik minat UMKM serta Freelancer ke dana pensiun. Beberapa solusi untuk mengatasi hambatan partisipasi pekerja informal, khususnya UMKM dan freelancer antara lain:

1.    Meluruskan persepsi "hanya untuk pegawai kantoran". Edukasi harus menekankan bahwa dana pensiun bukan hanya untuk pegawai kantoran. Konten edukasi perlu menggunakan testimoni atau profil dari sesama freelancer untuk menunjukkan relevansi program dana pensiun untuk pekerja yang tidak memiliki gaji tetap.

2.    Digitalisasi informasi dan akses. Sistem yang "tidak digital" harus diantisipasi dengan platform edukasi dan pendaftaran DPLK yang sepenuhnya berbasis aplikasi atau web. Freelancer yang terbiasa bekerja secara digital akan lebih mudah terpapar informasi jika melalui kanal yang sesuai dengan gaya hidup mereka.

3.    Penjelasan mengenai fleksibilitas vs likuiditas. Edukasi harus fokus pada pemahaman manfaat jangka panjang dibandingkan kebutuhan jangka pendek. Strategi ini bisa berupa simulasi pertumbuhan dana dalam jangka waktu lama untuk meyakinkan pekerja informal bahwa sifat "tidak likuid" tersebut justru melindungi masa tua mereka.

4.    Kampanye kesadaran (awareness) yang masif. Masih banyak pekerja informal yang tidak tahu tentang dana pensiun. Strategi edukasi perlu meningkatkan frekuensi sosialisasi agar program ini dipandang sebagai kebutuhan dasar, bukan sekadar pilihan sukarela.

5.    Penyederhanaan materi. Untuk mengatasi masalah "kurang edukasi" (22%), materi harus dibuat sederhana dan menghindari istilah teknis yang rumit (mengatasi hambatan "absurd" sebesar 13%) agar lebih mudah diterima oleh pekerja informal.

Jadi, untuk meningkatkan partisipasi pekerja sektor informal seperti UMKM dan freelancer adalah melakukan edukasi yang berkelanjutan dan menyediakan akses digital DPLK. #YukSiapkanPensiun #EdukasiDPLK #DPLKSAM

Riset Ungkap Kesenjangan Persepsi dan Kompetensi Berbahasa Mahasiswa

Bahasa Indonesia memiliki peran strategis sebagai bahasa persatuan, bahasa resmi negara, serta sarana utama dalam kegiatan akademik di perguruan tinggi. Mahasiswa, khususnya yang berada pada Program Studi Bahasa Indonesia, diharapkan memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan benar, baik dalam aspek menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis. Kemampuan ini tidak hanya menjadi tuntutan akademik, tetapi juga menjadi cerminan kompetensi intelektual dan profesional calon pendidik maupun praktisi bahasa di masa depan.

 

Namun, dalam praktiknya, tidak semua mahasiswa memiliki tingkat kemampuan berbahasa Indonesia yang sesuai dengan harapan. Masih ditemukan mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menyusun karya tulis ilmiah, menggunakan kaidah bahasa yang tepat, maupun menyampaikan gagasan secara efektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kompetensi yang diharapkan dengan kondisi nyata di lapangan, bahkan di kalangan mahasiswa yang secara khusus mempelajari Bahasa Indonesia.

 

Kemampuan berbahasa di kalangan mahasiswa sangat penting. Apalagi mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebab, kemampuan bahasa Indonesia menggambarkan tingkat kemampuan berbahasa mahasiswa, di samping dapat menjadi bahan evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa hakikatnya adalah ucapan pikiran dan perasan manusia secara teratur, yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. Karena mampu berbahasa, mahasiswa dapat menyampaikan ide dan gagasannya dengan optimal. Kompetensi berbahasa yang tidak bias, sebuah tindak tutur yang komunikatif.

 

Lalu, bagaimana kesenjangan persepsi dan kompetensi berbahasa Indonesia di kalangan mahasiswa? Sebuah studi terbaru mengungkap adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara persepsi dan kompetensi berbahasa Indonesia mahasiswa Program Studi Bahasa Indonesia. Meskipun 69% mahasiswa menilai dirinya memiliki kompetensi berbahasa Indonesia yang baik, namun pengukuran kompetensi menunjukkan bahwa hanya 43% mahasiswa yang memiliki kompetensi pada aspek morfologi, 40% pada aspek sintaksis, dan 40% pada aspek semantik. Temuan ini mengindikasikan bahwa persepsi positif terhadap kemampuan berbahasa tidak selalu sejalan dengan kompetensi kebahasaan yang sesungguhnya. Menarik dari studi ini, minat mahasiswa untuk menjadi guru Bahasa Indonesia cukup tinggi, mencapai 81%. Intinya, skor persepsi 69% namun rata-rata kompetensi di skor 41% sebagai bukti kesenjangan berbahasa Indonesia di mahasiswa. Karena itu, mahasiswa perlu meningkatkan kompetensi kebahasaan secara lebih terarah dan aplikatif. Diperlukan upaya yang berkelanjutan dari program studi untuk memperkuat pembelajaran bahasa, meningkatkan praktik literasi, serta membangun kepercayaan diri mahasiswa.

 

Kesenjangan persepsi dan kompetensi berbahasa Indonesia yang terjadi dipengaruhi oleh determinasi faktor internal dan eksternal, meliputi motivasi belajar, minat, kepercayaan diri, kualitas pembelajaran, metode pengajaran, lingkungan sosial, serta pengalaman literasi mahasiswa. Karenanya, penguatan kompetensi kebahasaan tidak cukup dilakukan melalui peningkatan pengetahuan teoretis semata. Tapi memerlukan strategi pembelajaran yang lebih aplikatif, berbasis praktik, dan didukung oleh budaya literasi yang berkelanjutan.

 

Studi dengan pendekatan kuantitatif - deskriptif ini menggunakan sampel 42 mahasiswa Program Studi Bahasa Indonesia dengan teknik simple random sampling telah terbit di jurnal ilmiah Alinea (Sinta 2) berjudul “Analisis Kesenjangan antara Persepsi dan Kompetensi Berbahasa Indonesia serta Faktor-Faktor Determinannya pada Mahasiswa Program Studi Bahasa Indonesia” (Analysis of the Gap Between Perceptions and Competence in Indonesian Language and Its Determining Factors Among Students in the Indonesian Language Program) yang diteliti oleh Syarifudin Yunus dan Dewi Indah Susanti (Universitas Indraprasta PGRI) pada Juli 2026 dengan DOI: https://doi.org/10.58218/alinea.v6i2.3071.

 

Karena itu, mahasiswa perlu menyelaraskan persepsi terhadap kemampuan berbahasa dengan kompetensi yang sesungguhnya menjadi aspek penting dalam membangun kualitas akademik dan profesional. Persepsi yang terlalu tinggi dapat menghambat kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki diri, sedangkan persepsi yang terlalu rendah dapat mengurangi kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Dengan meminimalkan kesenjangan antara persepsi dan kompetensi berbahasa Indonesia, mahasiswa dapat mengenali kemampuan secara lebih objektif, meningkatkan keterampilan berbahasa sesuai kebutuhan, serta menghasilkan komunikasi lisan dan tulisan yang lebih efektif, kritis, dan sesuai kaidah. Hal ini tidak hanya mendukung keberhasilan selama menempuh pendidikan tinggi, tetapi juga menjadi bekal penting dalam memasuki dunia kerja dan berkontribusi secara profesional di masyarakat.

 

Bagaimana ke depan? Mungkin studi lanjutan terkait kompetensi berbahasa mahasiswa menjadi penting ditindaklanjuti.

 

Kota Bogor Juara Literasi! Pimpin Tingkat Kegemaran Membaca Se-Jawa Barat dengan Skor Fantastis 91,79.

Gimana kondisi tingkat kegemaran membaca (TGM) masyarakat di Jawa Barat? Sesuai data BPS Jawa Barat tahun 2024, terdapat 13 kabupaten atau kota yang berhasil mencapai kategori sangat tinggi. Kota Bogor menempati posisi puncak sebagai daerah dengan minat baca paling aktif, diikuti oleh Bandung dan Depok. Secara keseluruhan, Provinsi Jawa Barat memiliki skor rata-rata yang cukup bersaing di angka 75,07.

 

Perbandingan tingkat kegemaran membaca (TGM) antar wilayah di Jawa Barat pada tahun 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan, dengan rincian sebagai berikut:

·      Rata-rata Provinsi. Tingkat kegemaran membaca untuk wilayah Jawa Barat secara keseluruhan berada di angka 75,07, yang masuk dalam kategori "Sangat Tinggi" (di atas skor 75).

·      Wilayah dengan Capaian Tertinggi. Terdapat 13 kabupaten/kota yang memiliki indeks TGM dengan kategori Sangat Tinggi. Lima wilayah teratas adalah: Kota Bogor 91,79, Kabupaten Bandung: 87,14, Kota Depok: 86,19., Kota Bandung: 82,54, dan Kota Tasikmalaya: 82,09.

·      Wilayah dengan Capaian Terendah. Meskipun dengan skor paling rendah adalah Subang dengan skor 57,03, diikuti oleh Purwakarta (60,21) dan Kabupaten Bekasi (64,65).

·      Distribusi Kategori. Wilayah yang berada di atas rata-rata provinsi (skor > 75,07) mencakup 13 daerah, mulai dari Kota Bogor hingga Indramayu (76,58) dan wilayah lainnya (sebanyak 14 daerah) memiliki skor di bawah rata-rata provinsi namun tetap berada dalam kategori "Tinggi" (skor 50-75), seperti Kota Banjar (74,65) hingga Subang.

Intinya, wilayah perkotaan seperti Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Bandung cenderung mendominasi peringkat atas dibandingkan dengan beberapa wilayah kabupaten.

 

Berdasarkan grafik Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Tahun 2024, diperoleh data di Jawa Barat dari skor tertinggi ke terendah adalah:

1.       Kota Bogor: 91,79.

2.       Kabupaten Bandung: 87,14.

3.       Kota Depok: 86,19.

4.       Kota Bandung: 82,54.

5.       Kota Tasikmalaya: 82,09.

6.       Kota Banjar (74,65)

7.       Sumedang (72,27)

8.       Tasikmalaya (72,15)

9.       Kota Cirebon (71,18)

10.    Pangandaran (70,87)

11.    Ciamis (70,42)

12.    Kota Sukabumi (69,27)

13.    Cirebon (68,97)

14.    Garut (68,64)

15.    Bogor (Kabupaten) (65,96)

16.    Bandung Barat (64,74)

17.    Bekasi (Kabupaten) (64,65)

18.    Purwakarta (60,21)

19.    Subang (57,03)

 

Patut dipahami, skor Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) merupakan indikator yang digunakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) untuk mengukur budaya membaca masyarakat di suatu daerah (provinsi maupun kabupaten/kota). TGM tidak hanya mengukur "berapa banyak orang membaca", tetapi juga mengukur kebiasaan dan dukungan terhadap aktivitas membaca.

 

Setidaknya, ada 5 (lima) dimensi utama yang memengaruhi skor TGM:

Dimensi	Indikator yang diukur	Contoh
1. Frekuensi membaca	Seberapa sering seseorang membaca	Membaca setiap hari atau beberapa kali seminggu
2. Durasi membaca	Lama waktu yang digunakan untuk membaca	1–2 jam per hari, 30 menit per hari, dll.
3. Jumlah bahan bacaan	Banyaknya bahan bacaan yang dibaca dalam periode tertentu	Buku, majalah, koran, e-book, artikel digital
4. Frekuensi akses internet untuk membaca	Seberapa sering internet digunakan sebagai media membaca	Membaca berita online, jurnal, e-book, website edukasi
5. Durasi akses internet untuk membaca	Lama waktu menggunakan internet khusus untuk aktivitas membaca	Misalnya 1 jam membaca artikel atau e-book

 

Walaupun bukan komponen langsung dalam perhitungan indeks, beberapa kondisi yang memengaruhi tinggi-rendahnya TGM suatu daerah adalah sebagi berikut:

1. .      1. Ketersediaan perpustakaan atau taman bacaan

2.      2. Koleksi bahan Pustaka (jumlah buku dan keberagaman koleksi) 

       3. Akses terhadap bahan bacaan.

      4. Program literasi dan kampanye gemar membaca.

      5. Dukungan pemerintah daerah. 

  6. Karakteristik sosial masyarakat (tingkat pendidikan, pendapatan, akses teknologi, budaya membaca dalam keluarga)

 

Maka jadi “pekerjaan rumah” ke depan, untukterus mengembangkan perpustakaan atau taman bacaan masyarakat yang aktif mengadakan kegiatan literasi dan menjangkau masyarakat untuk sediakan akses bacaan dan layanan motor baca keliling/perpustakaan keliling. Salam literasi!