Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026 diwarnai aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta yang melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus dan elemen masyarakat. Mengusung tagar #IndonesiaSadar, aksi tersebut menjadi momentum untuk menyuarakan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah persoalan menjadi sorotan, mulai dari krisis lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan, mahalnya biaya hidup, kesejahteraan rakyat, hingga berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang dinilai belum terselesaikan. Aksi ini bukan sekadar kerumunan orang di jalanan, melainkan cerminan kegelisahan masyarakat yang menginginkan perubahan nyata.
Mengapa demonstrasi
terus terjadi? Salah satu persoalan mendasarnya adalah adanya jarak antara
pengambil kebijakan dan kehidupan masyarakat yang merasakan langsung dampak
kebijakan tersebut. Bagi sebagian orang, kenaikan harga kebutuhan pokok mungkin
hanya angka dalam laporan ekonomi. Namun, bagi keluarga berpenghasilan
pas-pasan, kenaikan itu bisa berarti berkurangnya uang belanja, tertundanya
biaya pendidikan anak, atau semakin sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Begitu pula dengan kerusakan lingkungan, yang bukan sekadar persoalan data dan
statistik, tetapi menyangkut kesehatan, mata pencaharian, dan masa depan
masyarakat. Ketika kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan apa yang
dirasakan rakyat, suara protes menjadi salah satu cara untuk menuntut
perhatian.
Seorang pemimpin
seharusnya tidak hanya memahami rakyat melalui laporan, survei, atau angka
statistik. Ia perlu mendengar langsung, melihat kenyataan, dan memahami
perjuangan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Sebab, tidak semua persoalan
bisa dipahami hanya dari balik meja kekuasaan. Ada kesulitan yang tidak
tertangkap dalam rapat, ada kebutuhan yang tidak tercatat dalam dokumen, dan
ada keresahan yang tidak tersampaikan melalui jalur birokrasi. Pemimpin yang
memiliki empati akan berusaha mendekat, membuka ruang dialog, serta bersedia
menerima kritik. Ia tidak menganggap suara yang berbeda sebagai ancaman, tetapi
sebagai kesempatan untuk memperbaiki kebijakan dan memastikan bahwa kekuasaan
benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Kepemimpinan bukan
tentang seberapa pandai seseorang berbicara atas nama rakyat, melainkan
seberapa nyata keberpihakannya kepada rakyat. Kebijakan yang baik harus mampu
menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar terlihat bagus dalam pidato atau
laporan keberhasilan. Pemimpin perlu memiliki kejujuran untuk mengakui
kekurangan, keberanian untuk melakukan perubahan, dan kesediaan untuk
mengevaluasi keputusan yang tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya.
Demonstrasi pun seharusnya menjadi pengingat bahwa demokrasi bukan hanya
tentang memilih pemimpin dalam pemilihan umum, tetapi juga tentang memastikan
bahwa pemimpin tetap mendengar, menghormati, dan mempertanggungjawabkan
kekuasaannya kepada masyarakat.
Semangat Sumpah
Pemuda semestinya tidak berhenti pada upacara, slogan, atau seremoni tahunan.
Semangat persatuan dan perjuangan itu perlu diwujudkan melalui kepemimpinan
yang adil, kebijakan yang berpihak kepada kepentingan bersama, serta kesediaan
untuk mendengarkan suara masyarakat, terutama mereka yang paling rentan. Rakyat
tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar hadir ketika membutuhkan dukungan,
tetapi pemimpin yang tetap hadir ketika rakyat menghadapi kesulitan. Sebab,
kekuasaan sejati bukan tentang seberapa tinggi seseorang berdiri di atas
rakyat, melainkan seberapa dalam ia memahami kehidupan rakyat yang dipimpinnya.
Pemimpin yang benar-benar mengerti rakyat tidak akan takut mendengar kritik,
karena baginya, suara rakyat bukan gangguan terhadap kekuasaan, melainkan
pengingat tentang amanah yang harus ditunaikan. Salam Sumpah Pemuda!





.jpg)
.jpg)








.jpg)





.jpg)