Setelah Debat Capres Ketiga, Publik Harus Mulai Tidak Percaya Lembaga Survei

Setelah menyimak penuh Debat Capres ke-3 malam ini (7/1/2024), saya menyebut debat kali ini berkualitas. Bahkan paling berkualitas dari dua debat sebelumnya. Selain topik debatnya memang penting, debat kali ini makin mengerucut pula pada kulaitas calon pemimpin Indonesia 5 tahun mendatang. Dengan tegas, saya menyebut public haru mulai tidak percaya pada survei capres yang beredar selama ini.

 

Debat ke-3 capres kali ini, sudah jadi bukti kualitas capres Indonesia ke depan. Bagaiman mereka berkomunikasi dan melakukan pertukaran ide-gagasan secara terbuka. Saling menyampaikan argumentasi atau alasan atas visi-misi masing-masing capres. Dan seharusnya publik main paham, siapa capres pilihannya yang mumpuni? Lihat faktanya, simak argumentasinya, dan pilihlah berdasarkan kualitasnya.

 

Mengapa debat ke-3 capres ini berkualitas? Setidaknya ada 5 jawaban yang mendasari. Satu, debat kali ini layak menjadi edukasi publik tentang kualitas pemimpin melalui debat dan argumentasi yang disajikan secara terbuka, transparan, dan objektif. Dua, sinyal peran penting data dalam berbicara dan memimpin bangsa Indonesia. Data jadi penting untuk mengambil Keputusan ke depan, bahkan jangan ada lagi data berseliweran yang tidak akurat. Tiga, etika menjadi acuan penting dalam memilih pemimpin, bahkan mengelola bangsa ke depan. Empat, emosi personal dalam berdebat pun menjadi perhatian baru dalam debat capres. Dan kelima, kemampuan komunikatif antar capres bisa dilihat langsung dan disaksikan bersama.

 

Esok hingga sebelum 14 Februari 2024, masih ada dua kali debat capres-cawapres lagi.Semoga publik kian ter-edukasi untuk semakin mantap memilih capres-cawapres pilihannya. Tidak hanya terpengaruh opini orang lain apalagi survei capres-cawapres yang kian membingungkan. Publik harus mulai tidak percaya survei. Sebab, hasil survei tidak bisa dijadikan pegangan untuk mengambil keputusan dalam Pemilu 2024. Apalagi hasil survei yang dirilis sering berbeda di luar batas margin of error.

 

Jujur, melalui debat ke-3 ini, publik lebih tercerahkan dan dicerdaskan. Sehingga public bisa lebih objektif dalam memilih pemimpinnya. Dan mulai menjauh dari opini yang dibentuk oleh hasil survei. Selamat memilih Indonesia! Salam literasi #BacaBukaMaen #TamanBacaan #TBMLenteraPustaka

 

Literasi Capres 2024, 5 Ketakutan Saat PDIP Umumkan Capres Sehari Jelang Lebaran?

Teka-teki soal siapa calon presiden (capres) yang diusung PDIP sudah jelas. Kemarin (21/4/2023), Ganjar Pranowo yang kini Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP “ditugaskan” sebagai calon presiden PDIP untuk pilpres tahun 2024. Soal siapa cawapres-nya atau bagaimana kans-nya menang di pilpres tahun depan, tentu saya tidak tertarik. Karena saya bukan pengamat politik, bukan pula peramal. Biarlah diskursus soal Ganjar sebagai capres PDIP jadi bahan ocehan dan obrolan orang-orang “sok tahu”. Mereka yang sekolahnya bukan politik tapi saat ngomong politik seperti ahli politik. Iya nggak?

 

Justru ada yang saya takutkan saat PDIP umumkan capres Ganjar sehari sebelum lebaran. Pengumuman capres di Hari Kartini. Takut dan khawatir sebagai rakyat biasa yang telah sebulan penuh berpuasa. Takut karena silaturahim “hari kemenangan” Idul Fitri jadi bergeser tidak lagi semenarik tahun-tahun kemarin. Untuk saling bermaaf-maafan sambil bersenda-gurau.   

 

Deklarasi capres 2024 yang terlalu “wow”. Sehingga bisa menyita perhatian dari banyak pihak. Bahkan mengundang julid bagi lawan politik dan kroni-kroninya. Apalagi diumumkan sehari jelang lebaran, setidaknya ada 5 (lima) sebab ketakutan saya saat PDIP umumkan capres Ganjar Pranowo sehari jelang lebaran, yaitu:

1.      Obrolan hari lebaran tidak lagi soal opor ayam dan ketupat. Kumpul lebaran jadi ngobrolin kandidat capres Ganjar Pranowo dan tetek-bengeknya. Suasana lebaran rasa politik, sedih.

2.      Jadi sedikit yang pamer baju baru dan aksesorinya. Ajang lebaran jadi kurang seru bila figur yang terbiasa pamer baju lebaran malah jadi “pindah topik” ngomongin capres. Lebaran jadi kurang senyum, sedih lagi.

3.      Cerita sudah lama tidak bertemu jadi tidak seru lagi. Karena berubah jadi bicara capres dan politik. Sehingga nggak bisa lagi bertukar cerita dan pengalaman selama tidak bertemu. Lebaran jadi kurang banyak cerita, sedih.

4.      Ajakan bisnis bareng jadi tertunda. Biasanya di momen lebaran ada saja kerabat dan rekan yang mengajak bisnis bareng atau jualan jadi “kalah” bahasan dengan capres yang baru diumumkan. Lebaran kok nggak ada bisnisnya, sedih banget deh.

5.      Topik obrolan rencana masa depan jadi terkalahkan. Baik orang tua ataupun anak muda dalam keluarga jadi nggak tertarik membahas rencana masa depan akibat ganti topik ke capres dan politik. Lebaran jadi ramai politik, sedih banget. 

 

Mungkin saya lebay, karena punya ketakutan yang berlebihan soal capres di PDIP. Tapi sebagai ekspresi pikiran sih sah-sah saja. Karena memang sejak diumumkan kemarin, beberapa grup WA yang saya ikuti sudah ramai dan gaduh membahas soal Ganjar Pranowo. Akibat diumumkan sehari jelang lebaran. Maka patut diduga, saat lebaran hari ini banyak topik silaturahim lebaran yang akhirnya membahas “soal capres PDIP” sebagai obrolan utama. Bukan lagi soal opro ayan, ketupat, pamer baju baru, cerita lama, ajakan bisnis, atau rencana masa depan.

 

Tapi di luar itu semua, ketakutan saya yang paking penting adalah banyak orang yang pada lebaran kali ini lebih banyak dikuasai keinginan  atau angan-angan semata. Pengen ini pengen itu yang berlebihan. Sehingga lupa menjadikan lebaran sebagai momen untuk memperbaiki diri, baik kepada Allah SWT, kepada sesama, maupun kepada lingkungan sosial.

 

Seperti kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari Anda ada dua hal yaitu 1) terlalu banyak angan-angan dan 2) menuruti keinginan nafsu." Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Salam literasi!

Literasi Pilkada Serentak, Jangan Paksa Untuk Berpihak

Pilkada (pemilihan kepada daerah) bukan hanya menyedot perhatian publik. Tapi menyisakan trauma politik di masyarakat. Kompetisi politik yang harusnya demokratis kemudian berubah jadi ajang perseteruan lawan politik. Saling melempar makian, tukar-menukar kebencian. Hingga menyeret publik ke dalam arus permusuhan sosial. Itulah realitas yang pernah terjadi di pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lampau. Tidak terbantahkan, pilkada telah mengubah konstruksi sosial jadi menegangkan, menyeramkan. Hingga pemenang pilkada ditetapkan pun media sosial tetap ramai dan politik identitas malah makin menguat. Apa yang salah dengan pilkada?

 

Hari ini, 9 Desember 2020, tidak kurang dari 270 daerah di Indonesia menggelar pilkada serentak. Pemilihan kepada darerah di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semoga saja, proses demokrasi itu berjalan lancar. Dan siapapun yang terlibat, akhirnya mampu berjiwa besar untuk menerima hasilnya. Siapapun yang menang, semuanya dapat bersatu untuk membangun daerahnya bersama-sama.

Tidak bisa dipungkiri, pilkada kadang menyisakan trauma.

Kamu plih siapa? Kamu dukung siapa? Itulah pertanyaan yang paling menakutkan. Dijawab salah, tidak dijawab jadi fitnah. Kompetisi antar paslon (pasangan calon) pun berubah jadi perseteruan antarpendukung, antarsimpatisan. Sontak media sosial memanas. Saling menghujat, saling mencari kesalahan. Lalu, berujung tidak menerima hasil perhitungan suara. Rivalitas yang terus berlanjut di masyarakat. Pilkada malah menebar trauma politik. Sebut saja, akibat politik identitas di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu, hingga saat ini dampaknya masih dirasakan masyarakat luas. Keterbelahan publik pun masih belum dapat dihilangkan. Sampai sekarang, luka politik itu belum bisa sembuh.

 

Gara-gara Pilkada. Berapa banyak pertemanan yang terputus di tengah jalan. Pilkada yang jadi sebab mem-blokir teman di medsos, kawan yang keluar dari grup WA. Akibat perbedaan pilihan politik, kawan pun berubah jadi lawan.

Bagi Sebagian masyarakat, Pilkada bisa jadi momen yang mengerikan. Saat mereka “dipaksa” untuk mendukung atau membenci paslon tertentu. Bebas memilih, namun dipaksa mendukung paslon tertentu. Akibat pendukung yang meng-intimidasi, akibat arogansi simpatisan. Pilkada katanya, tapi realitasnya “dipaksa untuk berpihak”. Media sosial dijadikan alat untuk menjelekkan lawan politik. Kampanye yang bertumpu pada kelemahan figur paslon. Bukan visi dan konsep memajukan daerah. Ditambah politik uang, pilkada jadi semakin paripurna. Bilangnya tidak memaksa, tapi dipaksa berpihak.

 

Maka pesan penting di Pilkada serentak kali ini. Berdemokrasilah dengan elegan dan bijak. Apapun hasilnya, semua sudah selesai saat pemenang pilkada ditetapkan. Jangan ada intimidasi, jangan ada kebencian, jangan ada hujatan. Apalagi permusuhan antarpendukung yang akhirnya menghambat kemajuan daerahnya. Beri kesempatan paslon terpilih untuk berbuat dan berkontribusi untuk menyejahterakan warganya. Karena di pilkada, bila tidak sama kenapa tidak boleh beda?

 

Siapapun yang terpilih. Siapaun harus memilih untuk bersama daripada berpisah. Memilih untuk bersatu daripada berpecah. Maka janga karena pilkada, hidup banyak orang malah jadi “lucu”. Karena tidak bisa menerima realitas, tidak bisa menerima perbedaan … #PilkadaSerentak