Angka putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD) masih menjadi tantangan mendesak bagi pemerataan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data hingga Desember 2024, Provinsi Jawa Barat mencatatkan angka anak putus sekolah dasar tertinggi secara nasional, yakni mencapai 114.513 anak. Secara akumulatif, empat provinsi di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten) mendominasi dengan menyumbang 59,8% dari total kasus pada daftar sepuluh provinsi tertinggi di Indonesia.
Kondisi putus sekolah ini
tidak hanya mencakup murid yang berhenti di tengah jalan, tetapi juga lulusan
SD/sederajat yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Di luar Pulau
Jawa, daerah seperti Sumatra Utara (39.553 anak), Sulawesi Selatan (32.584
anak), dan Sumatra Selatan (29.622 anak) turut mencatatkan angka yang
signifikan. Data ini memperlihatkan bahwa risiko terhentinya akses pendidikan
dasar terjadi secara merata, baik di wilayah padat penduduk maupun kawasan
berkembang. Berikut adalah rincian 10 provinsi dengan angka putus sekolah dasar
tertinggi se-Indonesia:
1.
Jawa
Barat: 114.513 anak
2.
Jawa
Tengah: 59.662 anak
3.
Jawa
Timur: 57.026 anak
4.
Sumatra
Utara: 39.553 anak
5.
Sulawesi
Selatan: 32.584 anak
6.
Sumatra
Selatan: 29.622 anak
7.
Banten:
28.794 anak
8.
Riau:
26.881 anak
9.
Kalimantan
Barat: 23.765 anak
10.
Lampung:
22.028 anak
Kategori angka putus sekolah
ini mencakup anak yang dikeluarkan dari sekolah serta lulusan SD/sederajat yang
tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/sederajat.
Berbagai kajian
mengindikasikan bahwa keterbatasan ekonomi keluarga menjadi akar masalah utama.
Walaupun biaya sekolah negeri disubsidi, pengeluaran operasional harian seperti
biaya transportasi, seragam, dan alat tulis tetap menjadi beban berat bagi
keluarga miskin. Hal ini diperparah oleh adanya tekanan bagi anak untuk bekerja
membantu mencari nafkah, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya
sekolah, serta keterbatasan sarana fisik dan transportasi di wilayah Terdepan,
Terpencil, dan Tertinggal (3T).
Sebagai jawaban atas
tantangan tersebut, keberadaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) hadir sebagai
solusi akar rumput yang sangat potensial. TBM tidak hanya menyediakan akses
buku bacaan gratis, tetapi juga bertransformasi menjadi ruang belajar inklusif
yang menyenangkan untuk membangkitkan kembali minat belajar anak. Melalui
pendekatan komunitas, pengelola TBM aktif mengedukasi orang tua, memberikan
pendampingan belajar tanpa biaya, serta memfasilitasi anak yang telah putus
sekolah agar dapat masuk ke jalur pendidikan kesetaraan (Paket A). Pegiat
literasi dan pengelola TBM Lentera Pustaka sekaligus dosen Unindra, Syarifudin
Yunus, menuturkan, "Taman bacaan masyarakat hadir bukan sekadar tempat
membaca buku gratis, melainkan benteng edukasi untuk meredam angka putus
sekolah melalui pendampingan belajar yang menyenangkan, pemulihan motivasi
anak, dan edukasi bagi orang tua."
Upaya menekan angka putus
sekolah membutuhkan kolaborasi erat antara kebijakan pemerintah, bantuan dana
pendidikan yang tepat sasaran, dan penguatan peran gerakan masyarakat seperti
TBM. Dengan memperluas jaringan taman bacaan hingga ke pelosok desa dan membebaskan
beban biaya pendampingan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menyelamatkan
masa depan anak-anak bangsa menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Salam
literasi! #TBMLenteraPustaka #PutusSekolah #GerakanLiterasi
