Tantangan DPLK Pasca Putusan MK tentang Pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus?

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan 164/PUU-XXIII/2025, membolehkan peserta dana pensiun sukarela untuk mencairkan manfaat pensiun secara sekaligus (lumpsum) atau secara bulanan. Aturan sebelumnya di UU P2SK mewajibkan "pencairan berkala" dan "membatasi pencairan awal maksimal 20 persen" menjadi "boleh sekaligus atau berkala". Artinya, peserta dana pensiun (DPLK & DPPK) punya hak penuh untuk menentukan pembayaran manfaat pensiunnya. Karena dana pensiun sukarela ya sifatnya sukarela, maka kewenangannya 100% ada di tangan peserta. Apalagi menyangkut hak pesangon atau pensiun yang sudah ditetapkan dalam UU Cipta Kerja soal ketenagakerjaan.

 

Tentu saja, putusan MK yang memberikan pilihan bahwa manfaat pensiun pada dana pensiun sukarela dapat dicairkan secara sekaligus (lumpsum) atau secara berkala (bulanan) membuka peluang sekaligus tantangan bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Agar tujuan dana pensiun sebagai penyedia penghasilan di hari tua tetap terjaga. Setidaknya ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan DPLK pasca putusan MK tersebut, antara lain:

 

Pertama, DPLK perlu menyesuaikan peraturan dana pensiun - PDP (tentu setelah aturan turunan disesuaikan oleh OJK) terkait pembayaran manfaat pensiun utamanya yang tercantum di POJK No. 27/2023. Di samping penyesuaian regulasi internal, produk, dan sistem operasional, termasuk formulir klaim, sistem administrasi, hingga aplikasi digital harus mampu mengakomodasi dua pilihan pembayaran manfaat tersebut (sekaligus atau bulanan). Peserta juga perlu diberi fleksibilitas untuk menentukan mekanisme pencairan sesuai kebutuhan dan profil keuangannya di hari tua.

 

Kedua, DPLK perlu memperkuat edukasi dan literasi pensiun. Sebab, banyak peserta cenderung memilih pencairan sekaligus karena dianggap lebih menguntungkan dan jumlahnya "lumayan besar". Padahal, tanpa pemahaman dan perencanaan yang baik, "uang pensiun" tersebut dapat habis dalam waktu singkat. Sehingga bisa jadi sebab masalah keuangan di masa pensiun atau terlalu cepat bergantung secara finansial kepada anak-keluarganya. DPLK sebaiknya menyediakan simulasi keuangan, konsultasi pra-pensiun, dan edukasi mengenai kelebihan serta risiko pencairan sekaligus dibandingkan pembayaran berkala.

 

Ketiga, DPLK perlu mengembangkan pilihan produk pembayaran manfaat. Misalnya, memberikan opsi kombinasi: sebagian dana dicairkan sekaligus untuk kebutuhan awal pensiun, sementara sisanya dibayarkan secara berkala sebagai penghasilan bulanan. Skema seperti ini dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan likuiditas peserta dan keberlangsungan pendapatan di masa pensiun. Tiap peserta pasti punya porsi "tertentu" untuk dibayar sekaligus, sisanya dibayar bulanan agar tetap bisa menjaga standar dan gaya hidup di usia tua.

 

Keempat, DPLK harus memperkuat tata kelola investasi dan manajemen likuiditas. Jika semakin banyak peserta memilih pencairan sekaligus, kebutuhan "arus kas" akan meningkat. Karena itu, strategi investasi perlu disesuaikan agar tetap mampu memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun tanpa mengurangi hasil investasi bagi peserta lain.

 

Atas sebab itu, putusan MK tentang Pembayaran manfaat pensiun boleh sekaligus atau berkala sebaiknya dipandang bukan sekadar perubahan mekanisme pembayaran manfaat, melainkan momentum bagi DPLK untuk bertransformasi menjadi penyedia solusi pensiun yang lebih fleksibel, lebih digital, dan berorientasi pada kebutuhan peserta tanpa menghilangkan spirit dana pensiun sebagai jaminan kesinambungan penghasilan di masa pensiun. Kebebasan memilih memang penting, tetapi tujuan utama dana pensiun tetap harus dijaga, yaitu memastikan peserta memiliki penghasilan yang memadai dan berkelanjutan selama masa pensiun, setelah tidak bekerja lagi.

 

Inilah momentum bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk menyediakan pilihan pembayaran manfaat pensiun yang lebih fleksibel, memperkuat edukasi kepada peserta, menyesuaikan produk dan sistem layanan, serta menjaga tata kelola investasi dan likuiditas pengelolaan dana. Bagi pelaku DPLK, perubahan ini bukan hanya soal memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan agar peserta dapat memilih mekanisme pencairan yang paling sesuai dengan kebutuhan pensiunnya tanpa mengabaikan tujuan utama dana pensiun, yaitu memberikan kesinambungan penghasilan di hari tua. Agar kerja yes, pensiun oke. #YukSiapkanPensiun #EdukasiDPLK #DPLKSAM