Hanya 3,68% Pekerja Menabung Pensiun Secara Sukarela, 80% Tenaga Kerja Nasional Terancam Tanpa Kepastian Finansial di Hari Tua

Faktanya, 80% tenaga kerja nasional yang jumlahnya 147,67 juta pekerja dihadapkan pada kondisi finansial di hari tua yang tidak pasti. Ada kesenjangan perlindungan kepesertaan dalam program pensiun di Indonesia. Dari total populasi pekerja, tercatat hanya sekitar seperlima dari mereka yang telah terdaftar sebagai peserta dana pensiun. Mayoritas peserta berada di program pensiun wajib, sementara yang bergabung di dana pensiun sukarela masih sangat minim.

 

Data OJK & BPS (Februari 2026) menyebutkan ketimpangan peserta program pensiun di Indonesia. Poin-poin pentingnya menunjukkan kondisi kepesertaan sebagai berikut:

1.    Rendahnya kepesertaan total program pensiun. Hanya 20,33% dari total 147,67 juta pekerja di Indonesia yang sudah menjadi peserta dana pensiun, baik program wajib maupun sukarela.

2.    Komposisinya, sebagian besar merupakan peserta program wajib (16,65%), sedangkan peserta dana pensiun sukarela hanya sebesar 3,68%. Hal ini mengindikasikan bahwa minat masyarakat untuk bergabung secara mandiri masih sangat minim.

3.    Kesenjangan peserta masih besar. Terdapat 79,67% atau 117,65 juta orang pekerja  belum memiliki perlindungan program pensiun. Tidak pasti secara finansial di hari tua.

Rendahnya kepesertaan dana pensiun bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dominasi pekerja di sektor informal, tingkat literasi keuangan yang masih rendah, serta keterbatasan pendapatan untuk dialokasikan ke tabungan hari tua yang bersifat jangka panjang.

 

Saat ini, peserta program wajib (JHT/JP) mencapai  24,59 juta orang atau 16,65% dari total pekerja, sedangkan peserta dana pensiun sukarela hanya 5,43 juta orang atau 3,68% dari total orang yang bekerja. Sebagian besar masyarakat yang memiliki perlindungan pensiun di Indonesia berada di kategori wajib, sementara partisipasi atas inisiatif sendiri (sukarela) masih sangat rendah.

 

Peserta Wajib biasanya merujuk pada pekerja (seperti ASN, TNI, Polri, atau karyawan swasta formal) yang diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan perusahaan untuk mengikuti program pensiun tertentu (misalnya melalui BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, atau Asabri). Sementara peserta dana pensiun sukarela merujuk pada individu yang memilih untuk mengikuti program pensiun atas kemauan sendiri  atau diikutkan pemberi kerja guna menambah tabungan hari tua mereka, biasanya melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

 

Secara umum, besarnya jumlah pekerja tanpa perlindungan pensiun (seperti 117,65 juta orang) dapat memicu beberapa dampak jangka panjang yaitu 1) beban fiskal masa depan di mana pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak APBN untuk bantuan sosial bagi kaum lansia yang tidak memiliki tabungan masa tua, 2) fenomena "sandwich generation" di mana anak-anak akan menanggung beban finansial orang tuanya yang pensiun sehingga dapat menurunkan daya beli dan kemampuan menabung generasi produktif berikutnya, dan 3) penurunan konsumsi agregat di mana populasi lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap dari dana pensiun cenderung menekan tingkat konsumsi nasional, yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

 

Dana pensiun jadi problem serius ke depan. Karena hnya 3,68% pekerja menabung pnsiun secara sukarela dan 80% tenaga kerja nasional terancam tanpa kepastian finansial di hari tua. Ada tantangan besar bagi program pensiun nasional dalam memberikan keamanan finansial bagi masyarakat di masa depan. Maka sudah saatnya dana pensiun sukarela dibuat lebih inklusif melalui digitalisasi akses, khususnya platform digital DPLK seperti SimPensiun (https://simpensiun.com/) juga tersedia di Playstore atau Appstore. Dengan iuran minimal Rp. 50.000 per bulan, setiap pekerja formal maupun informal sudah bisa memiliki dana pensiun dan mempersiapkan hari tuanya sendiri #YukSiapkanPensiun #EdukasiDPLK #DPLKSAM