40 Persen Pekerja Indonesia Terpaksa Turunkan Gaya Hidup Saat Pensiun

Meningkatnya usia harapan hidup di Indonesia yang kini mencapai 73 tahun, mau tidak mau memperbesar kebutuhan perencanaan pensiun untuk menjaga standar dan gaya hidup. Karenanya setelah pensiun, sebagian besar pekerja masih tetap ingin bekerja setelah pensiun sekaligus konsekuensi atas tekanan ekonomi di hari tua.

 

Survei bertajuk “Retirement Reimagined: Asia’s Retirement Divide” (SunLife, 2025)  meyebut 40% pekerja di Indonesia mengaku akan menurunkan ekspektasi gaya hidup saat pensiun. Artinya, 4 dari 10 pekerja “terpaksa” menurunkan gaya hidupnya di hari tua. Kondisi ini terjadi akibat adanya kecemasan finansial dan ketidaksiapan dana pensiun. Kurangnya ketersediaan dana yang cukup untuk masa pensiun.

 

Menurunkan gaya hidup di saat pensiun, tentu bukan tanpa alasan. Ketidakpastian penghasilan setelah berhenti bekerja menjadi alasan utama. Saat masih aktif bekerja, penghasilan rutin bisa memberi rasa aman. Namun ketika pensiun, arus kas berubah drastis. Akibat tidak memiliki dana pensiun yang cukup, pekerja cenderung menurunkan gaya hidup, mengurangi traveling, menunda hobi, mempersempit standar konsumsi, dan menghindari pengeluaran besar. Ini bukan sekadar soal hidup sederhana di hari tua. Tapi sebagai konsekuensi dan adaptasi terhadap risiko kehabisan dana di saat menjalani masa pensiun.

 

Belum lagi soal kekhawatiran biaya Kesehatan yang terus meningkat. Memasuki usia lanjut, biaya kesehatan semakin meningkat. Tanpa perlindungan dan tabungan yang memadai, banyak pekerja memilih “mengencangkan ikat pinggang” sejak awal untuk berjaga-jaga. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari tidak punya program dana pensiun yang memadai. Sebagian besar pekerja di Indonesia memang tidak memiliki program pensiun seperti DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) atau hanya mengandalkan manfaat minimal dari jaminan sosial seperti JHT BPJS TK.

 

Sebagai contoh, peserta di BPJS Ketenagakerjaan memang mendapatkan manfaat JHT atau JP, namun bagi banyak pekerja, nilai manfaat tersebut belum tentu cukup untuk mempertahankan standar hidup sebelumnya. Sementara itu, kepesertaan pada program tambahan seperti DPLK masih relatif terbatas.

 

Fenomena menurunkan ekspektasi gaya hidup ini sering kali menjadi indikator bahwa tingkat penghasilan pensiun (replacement ratio) sangat rendah. Idealnya, saat pensiun seorang pekerja memiliki 60–80% dari penghasilan terakhirnya. Atau bila mengacu pada rekomendasi ILO minimal 40% dari gaji terakhir. Sementara bila mengandalkan program wajib seperti JHT hanya mampu meng-cover 10%-15% dari gaji terakhir. Karena itu, dana pensiun menjadi sangat diperlukan untuk menopang standar dan gaya hidup di hari trua.

 

Faktanya, banyak pekerja baru memikirkan pensiun di usia mendekati 50 tahun. Padahal, akumulasi dana pensiun membutuhkan waktu panjang dan kekuatan bunga majemuk. Tanpa iuran rutin ke dana pensiun maka nilai manfaat pensiun relative tidak memadai, aset tidak berkembang optimal, inflasi menggerus daya beli, dan standar hidup terpakasa harus turun. Lebih dari itu, makin banyak pensiunan akhirnya bergantung secara finansial kepada anak-anaknya. Fakatanya, 1 dari 2 pensiunan mengandalkan transferan dari anaknya setia bulan untuk memenuhi biaya hidup (ADB, 2024).

 

Adalah paradoks, bila hari tua akahinrnya menurunkan gaya hidup sementara perencanaan pensiun saat bekerja diabaikan. Menurunkan gaya hidup bukanlah solusi ideal di haro tua. Tapi sebaliknya, saat masaih bekerja justru semestinya mempersiapkan masa pensiun. Mulai menjadi peserta DPLK dan menyetor iuran sedini mungkin untuk manfaat pensiun. Berani menghitung kebutuhan pensiun berbasis inflasi dan menargetkan tingkat penghasilan pensiun atau replacement ratio minimal di atas 40% dari gaji terakhir. Idealnya, bisa mencapai 60%-705 dari gaji terakhir.

 

Pada akhirnya, pensiun bukan sekadar berhenti bekerja. Tpi memastikan martabat hidup tetap terjaga tanpa harus menurunkan kualitas hidup secara drastic di hari tua.