Aksi Demo di Pati untuk Bupati

Luar biasa, aksi demo rakyat di Pati untuk menuntut mundur Bupati Sudewo. Aksi yang menjadi simbol perlawanan rakyat kepada pemimpin yang dipilihnya. Hai para pemimpin, jangan pernah bertindak semena-mena untuk rakyat. Anda dipilih oleh rakyat, tugasnya adalah melindungi dan menyejahterakan rakyat. Bukan malah menyengsarakan dan menantang rakyat!

 

Sekalipun berakhir ricuh, aksi demo yang diikuti 85.000 warga Pati menjadi “peringatan” untuk semua pemimpin di Indonesia, khususnya gubernur, bupati dan walikota yang dipilih oleh rakyat. Bahwa kekuasaan yang dipegang harus sebesar-besarnya untuk menyejahterakan rakyat. Semuanya untuk rakyat, bukan untuk dikorupsi apalagi memperkaya diri sendiri.

 

Tonggak perlawanan rakyat, sudah dimullai dari Pati sebagai salah satu Kabupaten tertua di Indonesia. Bukan tindak mungkin, bila kepala daerah lainnya masih bertindak bukan untukrakyat maka aksi demo rakyat di pati akan menular ke daerah lain. Hati-hati, mulailah instrospeksi diri dan berbenah diri. Bahwa kekuasaan dan kepemimpinan yang diraih semata-mata untuk rakyat.

 

Pesan pentingnya, siapapun pemimpin di daerah. Aksi demo rakyat di Pati adalah simbol pentingnya pemimpun hati-hati dalam membuat kebijakan dan berkomunikasi dengan rakyat. Jelas kesalahan Bupatu Sudewo adalah membuat kebijakan menaikkan pajak PBB hingga  250% dan menantang rakyat untuk demo dengan 50.000 massa. Itu kesalahan fatal seoarang pemimpin. Bupati yang arogan, lupa diri, bahkan tidak tahu diri.

 

Aksi di Pati untuk Bupati, sebuah pelajaran penting bila pemimpin tidak mau bersinergi dengan rakyat dan tidak peduli terhadap aspirasi rakyatnya. Ada beberapa pelajaran penting dari aski demo rakyat di Pati, antara lain:

1. Akar masalah di Pati sudah berlapis. Bukan hanya soal kenaikan PBB-P2 sebesar 250%. Meski itu jadi pemicu utama, akumulasi ketidakpuasan rakyat juga berasal dari kebijakan lain seperti sekolah 5vhari, penggabungan sekolah yang mengancam guru honorer, PHK di RSUD tanpa pesangon, renovasi alun-alun yang mahal, dan proyek videotron yang dinilai mubazir. Semua itu dipersepsikan sebagai kebijakan yang jauh dari aspirasi rakyat.

2. Arogansi kepemimpinan Bupati. Pernyataan Bupati yang menantang warga untuk berdemonstrasi "silakan bawa 50.000 orang" justru memicu kemarahan mendalam pada rakyat. Aksi demo yang diikuti  85.000 rakyat adalah jawaban atas tantangan Bupati. Pemimpin yang justru menjadi pemicu terjadinya aksi demo, di samping memperuncing  keadaan.

3. Bentuk kekuatan kolektif perlawanan rakyat. Pada akhirnya, rakyat bersatu dan turun ke lapangan untuk menentang kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Menentang kebijakan pemimpin yang semena-mena dan cara komunikasi yang amburadul.  Aksi demo berkekuatan 85.000–an warga Pati ini bisa jadi salah satu yang terbesar dalam sejarah kabupaten di Indonesia. Simbol bahwa rakyat masih punya kekuatan kolektif untuk melawan pemimpinnya.

4. Pentingnya pemerintahan melakukan dialog publik. Pemerintahaan di mana pun dan kepada aerah harus membiasakan untuk melakukan dialog publik. Janagn bersikap arogan, subjektif apalagi semena-mena kepada rakyat. Anda dipilih oleh rakyat, berarti harus mengabdi kepada rakyat. Pada waktunya, kebijakan yang tidak aspiratif dan pelayanan publik yang tidak responsif pasti dapat menggerus legitimasi seorang pemimpin dan pemerintahannya.

 

Belajar dari aksi demo rakyat di Pati untuk Bupati. Siappun pemimpin daerah harus aspiratif, responsif, dan empatik. Jangan menantang rakyat atau membuat kebijakan yang menyusahkan rakyat. Setiap kebijkan harus bersinergi dengan aspirasi rakyat. Pemimpin perlu melakukan konsultasi sebelum menetapkan keputusan yang berdampak luas. Lakukan komunikasi yang rendah hati dan dialog terbuka untuk menjaga kepercayaan rakyat, bukan malah bernada arogan atau menantang.  Libatkan partisipasi masyarakat aktif untuk mendorong perubahan positif di daerah.

 

Dari aksi demo rakyat di Pati, kini Bupati Sudewo tinggal menunggu “ketok palu” untuk pemakzulan dirinya. Sebuah proses demokratis dan prosedural untuk melengserkan sang pemimpin. DPRD Pati Bersiap untuk hak angket untuk membahas kebijakan kontroversial Bupati Pati dan potensi pemakzulan dirinya. Sebuah ujung demokrasi yang berjalan melalui mekanisme yang benar, bukan hanya kekuatan massa.

 

Jangan menantang rakyat, jangan membuat kebijakan menyusahkan rakyat. Sebab aksi massa yang besar itu terlalu kuat! Salam literasi #TBMLenteraPustaka #AksiDiPati #EdukasiLiterasi