Tafsir Soal Dana Kompensasi Pascakerja atau Dana Pesangon di DPLK?

Sesuai Edaran terkait Penyelenggaraan Dana Kompensasi Paska Kerja di DPLK dari PPDP OJK No: S-11/D.05/2026 tanggal 30 Maret 2026, dinyatakan terdapat perbedaan pemahaman/penafsiran atas ketentuan terkait pengelolaan Dana Pesangon, khususnya yang diatur dalam POJK No. 27/2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.

 

Ditegaskan, Dana Pesangon (Dana Kompensasi Pascakerj – DKP) dapat dikategorikan sebagai Manfaat Pensiun Lainnya apabila manfaat yang diterima mengikuti ketentuan mengenai manfaat pensiun sebagaimana diatur dalam Bab III POJK 27/2023, khususnya Bagian Ketiga Manfaat Pensiun DPLK (cermati Pasal 65 s.d. 78).

 

Bisa jadi, perbedaan pemahaman antar Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dalam mengelola Dana Kompensasi Pascakerja (dana pesangon) akibat “masih adanya ruang interpretasi” dari regulasi yang ada. Karena memang, regulasi lebih mengatur prinsip-prinsip umum penyelenggaraan dana pensiun, termasuk fleksibilitas dalam desain program dan pengelolaan manfaat, namun tidak selalu memberikan petunjuk teknis yang sangat rinci untuk setiap skema, termasuk dana pesangon. Akibatnya, masing-masing DPLK menafsirkan batasan dan ruang lingkup pengelolaan dana pesangon secara berbeda sesuai dengan pemahaman internal dan kebijakan institusinya.

 

Di sisi lain, beda tafsir muncul karena adanya irisan antara ketentuan dana pensiun dan regulasi ketenagakerjaan, khususnya yang diatur dalam UU No. 6/2023 tentang Perppu cipta Kerja atau PP No. 35/2021 tentang tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dana pesangon pada dasarnya adalah kewajiban pemberi kerja kepada pekerja. Sebagai uang kompensasi atau penghargaan yang wajib dibayarkan pemberi kerja/prusahaan kepada karyawan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau berakhirnya masa kerja. Nah, ketika dana pesangon dikelola melalui DPLK, timbul pertanyaan apakah mekanismenya harus sepenuhnya mengikuti prinsip dana pensiun atau tetap tunduk pada karakteristik kewajiban pesangon? Interpretasi pada titik inilah membuat DPLK memiliki interpretasi berbeda terkait mekanisme pembayaran manfaat, ketentuan usia, cara administrasi dana, pola iuran, bahkan penerapan pajaknya.

 

Ambil contoh saja dan sebagai bahan diskusi. Di JHT BPJS, pembayaran manfaat dilakukan secara lumpsum (sekaligus) namun harus mencapai usia 56 tahun dengan pajak final 5%, sementara uang pesangon (bila didanakan self funding oleh perusahaan), maka dibayarkan sepenuhnya dari “kantong” perusahaan dengan syarat “terjadi berakhirnya masa kerja” si karyawan (PHK, pensiun, meninggal dunia) dengan pajak progresif (walau kebijakan perusahaan bisa gross atau net). Nah, bagaimana dana pesangon yang didanakan melalui DPLK? Pembayaran manfaatnya lumpsum (sekaligus) dalam jumlah tertentu atau berkala bila melebih julah tertentu? Bila belum mencapai usia pensiun (UPD/UPN), tentu pajaknya progresif dan/atau “ditunda”? Jangan sampai usia pensiun belum tercapai, mau dibayar lumpsum dan pajak 5% final? Ini butuh pemahaman bersama dan tentu edukasi yang permanen.

    

Faktor lain yang menyebabkan variasi penafsiran adalah belum seragamnya pemahaman mengenai klasifikasi program. Sebagian DPLK, mungkin menganggap dana pesangon sebagai bagian dari program pensiun iuran pasti (PPIP) yang dimodifikasi (apa iya?), sementara yang lain melihatnya sebagai skema terpisah yang hanya “dititipkan” pengelolaannya. Perbedaan klasifikasi ini, tentu berdampak pada sistem administrasi, cara pengelolaan investasi, pencatatan akuntansi, hingga perlakuan terhadap risiko, sehingga implementasinya di lapangan menjadi tidak seragam. Lagi-lagi, kita butuh diskusi dan kesepahaman terkait administrasi dan operasional dana kompensasi pascakerja atau dana pesangon di DPLK.

 

Juga tidak kalah penting, soal tingkat kesiapan dan kapasitas masing-masing DPLK ikut  memengaruhi interpretasi regulasi. DPLK yang memiliki pengalaman “lebih panjang” dan sistem yang matang cenderung mengembangkan penafsiran yang lebih komprehensif dan berhati-hati. Sebaliknya, DPLK yang “masih berkembang” mungkin lebih konservatif atau justru lebih fleksibel dalam menafsirkan ketentuan, tergantung pada strategi bisnis dan kapasitas pemahaman program secara internal. Di sini, akhirnya timbul “mazhab berbeda” terkait dana pesanon. Lagi-lagi, kapasitas dan kompetensi tanpa disadari makin memperlebar perbedaan implementasi antar DPLK soal dana pesangon.

 

Mari kita ambil contoh, ketika sebuah perusahaan ikut Dana Kompensasi Pascakerja (DKP) di DPLK, apakah daftar nama karyawan yang berhak menerima manfaat ikut dilampirkan dan dicatat dalam sistem administrasi tersendiri? Bila iya, apa digabungkan dengan peserta PPIP? Lalu, komunikasi apa yang dilakukan untuk meng-update jumlah dan rincian karyawan yang berhak menerima manfaat? Semua layak didiskusikan dan disepahamkan.

 

Bila mau jujur, dinamika industri dan bisnis terus berkembang. Konstelasi pekerja atau karyawan pun kian kompleks. Maka program terkait dana pensiun sukarela, termasuk dana kompensasi pascakerja pun butuh adaptasi ke arah yang lebih baik. Agar DPLK lebih dipercaya, regulasi disesuaikan dinamika, tata kelolanya baik, manajemen risiko efektif, dan yang penting melindungi kepentingan peserta (baik pemberi kerja maupun karyawan). Apapun programnya, jangan sampai hanya “begitu-begitu saja atau begini-begini saja”. Sebagai contoh, secara subjektif, dana kompensasi pascakerja “tidak bisa lagi” ditawarkan kepada seluruh pekerja di suatu perusahaan hanya atas adanya “kewajiban bayar pesangon”. Harus bisa diverifikasi tingkat turn over pekerja seperti apa? Dengan kata lain, program DKP sebaiknya difokuskan pada “pekerja yang loyal dan bakal pensiun di suatu perusahaan”, bukan yang bakal di-PHK. Atau program DKP diberikan kepada karyawan yang punya masa kerja di atas 5 tahun (karena loyalitasnya teruji) sehingga tidak menimbulkan “tafsir beda” di kemudian hari.

 

Berbeda penafsiran, tentu sah-sah saja. Tapi jangan dibiarkan berlama-lama, karenanya perlu ada ruang diskusi untuk “saling adu argumentasi” sehingga “disepakati” argumen yang paling bisa diterima atau masuk akal terkait program di DPLK sebagai “best practice”. Itulah yang disebut kesamaan pemahaman. Jangan sampai program-nya sama DKP tapi impelmetasi dan pemahamannya berbeda. Regulasi dibuat, tentu untuk mencapai kesamaan pemahaman sebagai “standar praktik” bersama. Bila perlu, regulasi dapat disesuaikan bila dinamika dan pasar menghendakinya. Apapaun, pemahaman bersama menuju “tafsir tunggal” tentu lebih baik daripada bertahan pada “tafsir ganda”. Setuju kan?

    

Bila perlu, untuk mengurangi pemahaman beda yang melebar di DPLK, tidak ada salahnya dibuat kesepakatan berupa “pedoman teknis” atas suatu program di DPLK. Termasuk urusan “fee” yang “layak” di pasar, bukan fee yang “banting-bantingan”. Untuk apa? Agar tercapai pemahaman dan interpretasi yang sama tentang apapun di DPLK. Sebab, tanpa panduan yang seragam dan rinci, DPLK cenderung mengandalkan interpretasi masing-masing atau hasil konsultasi terbatas, yang tidak selalu konsisten dan belum sepenuhnya tepat. Lagi-lagi, tradisi berdiskusi dan komunikasi yang ajeg di DPLK memang perlu diperkokoh.

 

Pada akhirnya di DPLK, praktik industri dan kebutuhan pasar terus berdinamika. Karenanya selalu ada potensi tafsir yang berbeda. Setiap pemberi kerja memiliki kebutuhan yang berbeda dalam mengikuti program pensiun di DPLK, berbeda pula cara memenuhi  kewajiban pesangon kepada karyawannya. Karena itu, DPLK  pun harus berupaya menyesuaikan produk dan layanan agar tetap kompetitif dan sesuai regulasi yang berlaku. Lagi-lagi, ruang diskusi untuk menguji tafiran jadi makin perlu dan penting. Sebab, bila interpretasi terhadap regulasi hanya bersifat pragmatis maka ke depan berpotensi pula menimbulkan disparitas alias ketimpangan.

 

Karenanya, yuk diskusi melalui mekanisme yang objektif (bukan subjektif) untuk kemajuan industri DPLK ke depan dalam memenuhi kebutuhan pemberi kerja dan pekerja terkait dana pensiun sukarela. Dialog industri, penguatan kapasitas SDM, regulasi turunan, dan peningkatan literasi dan edukasi atas regulasi harusnya menjadi kunci untuk memajukan industri DPLK ke depan.

 

Pastinya, DPLK adalah program yang mulia untuk mempersiapkan kenyamanan pekerja saat pensiun, saat tidak bekerja lagi. Bisnia iktikad baik untuk hari tua. Maka kata Broery Marantika, biar "jangan ada dusta di antara kita". Salam semangat #YukSiapkanPensiun #EdukasiDPLK #DanaPensiun